PEKANBARU --Meningkatkan pelayanan dan kinerja Pegawai Kanwil Kementerian hukum dan HAM Provinsi Riau melaksanakan rakor Evaluasi dan capaian kinerja pada semester I Tahun 2024 pada hari Senin (8/7/2024} ) di Royal Asnof Hotel Pekanbaru.
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Budi Argap Situngkir langsung memimpin acara siang itu. Tampak hadir para kepala divisi beserta para pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau.
Kakanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir menyampaikann kegiatan ini adalah evaluasi dan realisasi capaian kinerja semester I tahun 2024.
Kakanwil Kemenkumham Riau menyampaikan program-program yang berhasil selama periode Januari Juni serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Dan dalam laporannya kemenenkumham Riau berhasil raih penghargaan peringkat I Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar dan Peringkat II Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kanwil Kemenkumham se-Indonesia.
" Rapat Koordinasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024 ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dengan melakukan refleksi maka kita dapat melihat kembali pengalaman dan upaya - upaya yang telah dilakukan sehingga kita bisa melihat baik dan buruknya, sukses atau tidaknya demi kinerja yang lebih baik lagi, " kata Budi Argap saat konferensi pers, Senin (8/7/2024)
Budi beharap capaian yang telah di raih selama periode semester I ini akan terus ditingkatkan agar menghasilkan output serta outcome yang diharapkan serta dapat dirasakan langsung oleh organisasi dan masyarakat. Sebagaimana semboyan yang ditanamkan tahun 2024.“Kalau Bukan Kita Siapa Lagi, Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi, " pungkasnya. (***/CR3)
A. Capaian kinerja Divisi Administrasi Periode semester I Tahun 2024
1) Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 sebesar 47,85% dari target Semester I yakni 51,34%. Artinya Kemenkumham Riau masih mengalami deviasi minus sebesar 3,49% sampai dengan semester I Tahun 2024 dengan rincian :
- Realisasi Belanja pegawai : 57,87 %
- Realisasi Belanja Barang : 51,16 %
- Realisasi Belanja Modal : 10,10 %
Yang menjadi penyumbang deviasi minus adalah belanja modal yang disebabkan oleh masih diblokirnya anggaran dan tahapan yang harus dilalui untuk proses pengadaan, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang kita masih pada posisi stabil sesuai target.
2) Memperoleh penghargaan Peringkat I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar dan Peringkat II Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Kanwil Kemenkumham se-Indonesia.
3) Penghargaan Peringkat II terkait Pelaporan LHKPN;
4) Menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai peringkat “Menuju Informatif” Kategori Badan Publik Instansi Vertikal di Provinsi Riau.
5) Rata Rata Nilai IKPA Kanwil Riau Per Tanggal 01 Juli 2024 sebesar 94,47. 29 dari 38 Satuan Kerja Memiliki Nilai IKPA 100.
6) Digitalisasi arsip permanen sejumlah 128 arsip dan vital sejumlah 147 arsip.
7) Hasil Capaian Penggunaan Surat Keluar Pada Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kantor Wilayah adalah 93 dari target 80 yang artinya sudah tercapai sebesar 116%. Realisasi penggunaan Aplikasi Srikandi pada Satker dilingkungan Kanwil Riau sudah lebih dari 50%, diharapkan agar seluruh satker memaksimalkan penggunaan aplikasi Srikandi dalam meningkatkan layanan persuratan Kemenkumham;
8) Pada tahun 2024, telah diusulkan seluruh satuan kerja untuk memperoleh Predikat WBK/WBBM sebagai wujud keseriusan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dari 29 satker, 16 Satuan Kerja lolos mengikuti desk evaluasi WBK. Kemudian 6 satker ikut melaju ke panel TPI. Sementara dari 9 satker menuju WBBM, lolos 4 satker di tahap TPI. Saat ini masih berproses untuk diusulkan ke TPN.
9) Kantor Wilayah Riau mendapatkan nilai “A” atas implementasi penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024.
B. Capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Riau Kakanwil Kemenkumham Riau
1) Jumlah WBP se-Riau tanggal 06 Mei 2024 sebanyak 14.834 dari kapasitas hanya 4.555 orang dengan Over Kapasitas : 326 %
2) Jumlah WBP Pidana Umum sebanyak 5.811 dan Pidana Khusus 9.023 dengan rincian:
- Tipikor : 204
- Bandar Narkoba : 8.173
- Pengguna Narkoba : 549
- Ilegal Loging : 62
- Ilegal Fishing : 1
- Human Trafficking : 50
- Pencucian Uang : 3
3) Persentase Kasus Narkoba 58.53 % dari jumlah total narapidana/tahanan se-Riau.
4) Akreditasi 11 Klinik Satker Pemasyarakatan Lapas/Rutan Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan status akreditasi “PARIPURNA”.
5) Jumlah WBP yang mendapat remisi selama tahun 2024 sebanyak 9.038 yang merupakan akumulasi dari pemberian remisi hari besar keagamaan, Remisi Sakit Berkepanjangan dan Remisi Lanjut Usia.
6) Jumlah rekap Integrasi PB/CB/CMB/asimilasi s.d Juli 2024 terdiri dari
Usulan, PB 1694 dan CB 698.
Lalu bebas, PB : 1.517 dan CB : 595.
Lalu terkait capaian kinerja Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Riau menyampaikan 4 item.
1) Penerbitan Paspor seluruh Kantor Imigrasi Se Riau sebanyak 77,369 Paspor
2) Jumlah penerbitan data Izin Tinggal Keimigrasian sebanyak 1.882
- ITK : 140
- ITAS : 778
- ITAP : 964
3) Data Perlintasan se-Riau Tahun 2024 (Jan-Mei) sebanyak 41.868 Kedatangan dan 47.598 Keberangkatan
4) Tindakan Administratif Keimigrasian sebanyak 160 kasus per-Mei 2024 terdiri dari :
- Penangguhan : 31
- Pendetensian : 88
- Deportasi : 27
- Penempatan Rudenim : 14
C. Capaian kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Riau.
1) Memperoleh penghargaan Terbaik I Sekretariat Wilayah dalam Pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 untuk Kategori Provinsi Kecil oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Tahun 2024.
2) Produk Hukum Daerah yang diharmonisasi oleh Kanwil Riau sebanyak 10 Ranperda dan 96 Ranperkada
3) Saat ini jumlah desa/kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan berjumlah 14 desa/kelurahan. Pada tahun 2024 kantor wilayah kemenkumham riau mengusulkan 70 desa/kelurahan untuk dijadikan Desa/Kelurahan Binaan yang nantinya akan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
4) Pemohonan Bantuan Hukum Litigasi
- Pemohonan Bantuan Hukum : 352
- Permohonan Bantuan Hukum yang diterima : 275
- Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan : 254
- Permohonan Bantuan Hukum yang sedang dicairkan : 21
- Total realisasi : Rp. 734.000.000 (68,47%)
5) Pemohonan Bantuan Hukum Non Litigasi
- Pemohonan Bantuan Hukum : 74
- Permohonan Bantuan Hukum yang diterima : 37
- Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan : 28
- Permohonan Bantuan Hukum yang sedang dicairkan : 4
- Total realisasi : Rp. 69.590.000 (38,36%)
6) Pelayanan Yankomas Sebanyak 9 Kasus
7) Pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli HAM pada 12 Kabupaten kota dan 1 Provinsi
8) Pendaftaran Kekayaan Intelektual per 1 Juli 2024 sebanyak 844 permohonan dari akumulasi pendaftaran :
- Merek : 269,
- Hak Cipta : 567,
- Paten : 8
9) Layanan Administrasi Hukum :
- Jumlah Notaris se Riau : 548
- Layanan Pelantikan PPNS : 10
- Layanan Pelantikan Notaris Pengganti : 3
- Layanan Pewarganegaraan : 1 (msh dlm proses)
- Layanan Pengaduan Notaris pada MKNW Provinsi Riau : 10
- Layanan Pengaduan Notaris pada MPDN Provinsi Riau : 3
- Layanan Apostille : 477
- Layanan Perseroan Perorangan : 865