PEKANBARU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mulai tanggal 17 hingga 28 September 2024. KPPS ini nantinya akan mengisi 1.389 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kota Pekanbaru.
Setiap TPS, ada tujuh anggota KPPS. Artinya, KPU Pekanbaru butuh 9.723 anggota KPPS yang akan bertugas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024.
Anggota KPU Kota Pekanbaru Rizqi Abadi menjelaskan, proses pendaftaran dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama KPU.
"Rekrutmen ini yang menerima PPS atas nama KPU, tetapi yang menerima pendaftaran, berkas pendaftaran, dan kemudian nanti menyeleksi administrasinya sampai dengan menetapkan itu PPS," ungkap Rizqi, Kamis (19/9/2024).
Ia menegaskan, agar PPS benar-benar memperhatikan rekam jejak calon anggota KPPS. Bukan hanya soal kemampuan teknis dan kecakapan administratif yang harus dipertimbangkan, tetapi juga latar belakang calon, khususnya terkait potensi afiliasi politik.
"Jangan sampai ada nanti yang terafiliasi kepada salah satu partai politik ataupun bakal pasangan calon. Ini yang selalu kita ingatkan kepada PPS," tegas Rizqi.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara PPS dengan perangkat tingkat kelurahan, seperti lurah, RT, dan RW. Namun, ia menekankan agar proses ini bebas dari intervensi yang bersifat memaksakan.
"Jangan sampai ada intervensi yang mengharuskan rekomendasi RT/RW itu harus lulus. Kita sudah sampaikan kepada PPS karena mengingat pengalaman Pemilu sebelumnya, ada aduan-aduan terkait intervensi semacam itu. Kami tidak ingin hal tersebut terulang," jelasnya.
Ia berharap agar pendaftaran berjalan lancar tanpa adanya kekurangan anggota di setiap TPS. "Rekrutmen ini terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat, mempunyai kecakapan, kemampuan, dan tentunya memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Semua orang berpeluang sama untuk menjadi anggota KPPS," tambahnya.
Dengan proses pendaftaran yang terbuka dan transparan, KPU Pekanbaru berharap mampu mendapatkan anggota KPPS yang profesional dan netral demi kelancaran Pemilu mendatang.