DUMAI - Meski curah hujan masih mengguyur wilayah Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan status siaga darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mulai April hingga November 2025.
Kebijakan tersebut dilakukan karena Pemprov Riau ingin penanganan Karhutla lebih kepada antisipasi daripada penanggulangan. Sehingga langkah-langkah pencegahan bisa dilaksanakan secara dini.
Guna meningkatkan kesiapsiagaan, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto beserta jajaran Forkopimda Riau melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla Riau tahun 2025, di Bandara Pinang Kampai, Kota Dumai, Kamis (27/3/2025).
"Saya sudah teken surat keputusan penetapan status siaga penanggulangan bencana Karhutla Riau tahun 2025. Karena kita harus siap siaga sebelum terjadi, itu baru namanya akal sehat walaupun belum terjadi (Karhutla) kita sudah antisipasi," kata Wahid.
Sebab menurut Gubri, berdasarkan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam beberapa waktu lalu, diprediksi bulan Mei wilayah Riau akan terjadi kemarau, makanya bulan April sudah harus diantisipasi potensi Karhutla.
"Kegiatan apel siaga ini menyadarkan kita agar ke depan tidak terjadi ekspor asap yang ke negara tetangga. Karena dampaknya akan membuat citra negara yang buruk," ujarnya.
"Karena di Pulau Sumatera ini yang paling rentan terhadap Karhutla adalah Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan. Ini provinsi yang dinilai rawan, sehingga kalau ketiga provinsi ini terjadi Karhutla seperti Karhutla tahun 2017 dan 2018, maka Provinsi Riau gelap dan siang pun tidak ada matahari," tambahnya.
Lebih lanjut Gubri mengatakan, Riau memiliki 52 persen lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran. Saat ini memang masih turun hujan, namun di beberapa daerah sudah terpantau munculnya hotspot.
Di Riau sendiri daerah yang perlu menjadi perhatian serius karena rawan Karhutla adalah Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Banyak kendala dihadapi petugas di lapangan ketika melakukan pemadaman, seperti sulitnya akses menuju lokasi kebakaran dan terbatasnya sumber air di kanal dan embung.
"Maka dari itu penanganan Karhutla membutuhkan sinergi dan koordinasi dari semua pihak. Akses yang terbatas dan minimnya sumber air menjadi tantangan tersendiri dalam pemadaman," tukasnya.
Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, patroli dan sosialisasi secara masif, memastikan kesiapan anggaran penanggulangan, serta upaya pemadaman yang cepat dan terintegrasi.
Berdasarkan data Pemprov Riau, sepanjang 2025 telah terdeteksi 168 hotspot, dengan 18 di antaranya dikonfirmasi sebagai firespot atau titik api. Total lahan terbakar mencapai 76,81 hektare, tersebar di wilayah Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir (Inhil), dan beberapa daerah lainnya.