PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mentransfer bantuan keuangan (Bankeu) gaji guru bantu SD dan SMP di enam daerah sebesar Rp6,4 miliar lebih.
Keenam kabupaten/kota yang telah menerima bankeu gaji guru bantu dari Pemprov Riau di antaranya, Dumai, Pekanbaru, Kepulauan Meranti, Siak, Kuantan Singingi (Kuansing) dan Indragiri Hilir (Inhil).
Demikian informasi disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Erisman Yahya, Rabu (16/4/2025) saat dikonfirmasi soal perkembangan bankeu gaji guru bantu.
"Dari 12 kabupaten/kota, baru 6 daerah yang mengajukan pembayaran honor guru bantu dengan total anggaran yang ditransfer Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau sebesar Rp6.495.447.000. Itu untuk pembayaran gaji dua bulan," kata Erisman.
Lebih lanjut Erisman merincikan enam daerah yang sudah menerima bankeu gaji guru bantu beserta besarannya, yakni Kota Dumai Rp660.000.000, Kota Pekanbaru Rp604.400.000, Kabupaten Kepulauan Meranti Rp297.120.000, Kabupaten Siak Rp348.000.000, Kabupaten Kuansing Rp1.787.400.000, dan Kabupaten Inhil Rp1.797.527.000.
Kemudian terdapat empat yang belum mengusulkan dan masih di meja kepala daerah, di antaranya Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu (Inhu), Kampar, Rokan Hilir (Rohil). Sedangkan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) baru menyelesaikan proses di kepala daerah dan sudah dikirimkan ke Disdik Riau untuk selanjutnya diserahkan ke BPKAD Riau.
"Perlu kami luruskan, keterlambatan pembayaran gaji guru bantu itu, karena keterlambatan dari daerah. Usulan yang lambat tentu semakin lambat pencairannya, yang cepat mengusulkan maka bisa segera diproses pencairannya di BPKAD Riau," ujarnya.
"Jadi kami di Disdik ini hanya memverifikasi data yang masuk dari daerah. Kalau cocok nama guru dan besarannya langsung diserahkan ke BPKAD dan proses langsung diproses," sambungnya.
Erisman menjelaskan, untuk gaji guru bantu yang diberikan Pemprov Riau melalui bankeu sebesar Rp2 juta untuk masing-masing guru. Di mana total guru bantu se-Provinsi Riau sebanyak 946 orang yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
"Kenapa ada keterlambatan pembayaran? Karena di daerah saat ini adanya perubahan kepala daerah, setelah pelaksanaan Pilkada. Kita berharap kabupaten/kota selalu menyampaikan selalu cepat," tukasnya.