PEKANBARU - Sebagian Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan dialihfungsikan sebagai Sekolah Rakyat, program Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebab, Rusunawa tersebut tidak memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar bagi Pemprov Riau. Bahkan dari total aset yang dikelola oleh PUPR Riau termasuk Rusunawa, hanya menyumbang Rp1,9 miliar per tahun.
Menanggapi itu, Ketua Komisi III DRPD Riau Edi Basri mendukung sebagian dari Rusunawa dijadikan sekolah rakyat. Sementara sebagian lainnya tetap dikomersialkan.
Ia menyebut, Rusunawa yang berada di belakang kantor DPRD Riau itu ada tiga tower. Ia meminta, dari tiga tower itu, satu di antaranya tetap dikomersialkan untuk mendongkrak PAD.
"Satu tower untuk Sekolah Rakyat, satu tower untuk internal kita (Pemprov) dan satu tower lagi kita komersialkan," ujar Edi, Rabu (30/4/2025).
Dikatakannya, ada 220 kamar yang tersedia dalam Rusunawa tersebut. Dua tower memiliki masing-masing 80 kamar dan satu tower memiliki 60 kamar.
"Kalau yang 60 kamar dikomersialkan kan lumayan. Tapi kondisi Rusunawa saat ini tidak layak dikomersialkan. Toilet dan fasilitas di dalamnya tidak bagus, tentu ini perlu biaya lagi," katanya.
Namun begitu, kata Edi, Pemprov Riau memang harus memodali kembali agar Rusunawa tersebut dapat dikomersialkan. Sehingga potensi pendapatan daerah dari Rusunawa tersebut bisa maksimal.
"Jadi kita minta kepada mereka (Pemprov Riau), satu dari tiga tower itu dikomersialkan saja. Tapi unitnya dilengkapi dengan baik, toiletnya bagus, ada minimarket dan juga ada restorannya. Sehingga nanti menjadi menarik untuk orang bisa menghuni di sana," pungkasnya.