PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur lintas pesisir yang selama ini terhambat persoalan kawasan hutan dan pertanahan.
Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid di kediaman dinas Jalan Diponegoro Pekanbaru, Sabtu (17/5/2025).
Gubri Wahid mengaku, jika beberapa waktu lalu telah mengundang langsung Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN untuk membantu percepatan penyelesaian masalah tersebut.
"Saya juga meminta tolong dan mengundang langsung Pak Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/BPN. Persoalan kita di Riau ini di hutan dan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum," kata Wahid.
Menurutnya, bantuan para menteri itu sangat penting untuk penyelesaian status kawasan demi kelancaran pembangunan jalan lintas pesisir yang menghubungkan wilayah-wilayah strategis di pesisir Riau.
"Tolong bantu kami. Setidaknya fasilitas umum bisa clear. Saya ingin menuntaskan jalan pesisir. Kalau jalur dari Sinaboi ke Kubu, Pedamaran hingga Kuala Kampar bisa terbuka, maka infrastruktur lintas pesisir akan lancar," ungkapnya.
Jalur pesisir yang dimaksud mencakup wilayah-wilayah pesisir di Kabupaten Rokan Hilir hingga Pelalawan yang selama ini menjadi penghubung vital antar daerah namun masih minim akses dan infrastruktur layak.
Gubri menambahkan, Pemprov Riau berkomitmen menjadikan kawasan pesisir sebagai prioritas pembangunan, termasuk dalam penguatan konektivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan dasar masyarakat.
"Jadi upaya penyelesaian permasalahan kehutanan dan pertanahan di kawasan pembangunan juga diharapkan menjadi perhatian nasional agar tidak terus menghambat proyek strategis daerah," tutupnya.