PEKANBARU - Wakil Ketua II DPRD Riau H Ahmad Tarmizi meminta agar pengawasan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Riau diperketat. Ia menilai secara anggaran program ini sudah dirancang dengan baik, namun pelaksanaan di lapangan masih memerlukan pengawasan yang lebih optimal.
"Di lapangan yang diberikan pemerintah itu saya lihat sudah bagus tatanan anggarannya. Cuma yang perlu kita soroti adalah realita terkait optimalisasi anggaran, karena di anggaran itu pekerja sudah dibayar pemerintah, kemudian bahan makanan dan kebutuhan lain juga sudah ditanggung," kata Ahmad Tarmizi, Rabu (25/9/2025).
Ia menjelaskan, dalam anggaran MBG setiap dapur telah dilengkapi dengan tenaga profesional, mulai dari ahli gizi, kepala dapur, koki, pekerja pengemasan, hingga petugas keamanan dan kebersihan.
"Satu dapur rata-rata ada sekitar 45 orang pekerja, dan masing-masing sudah diberikan anggaran serta ruang oleh pemerintah. Jadi tinggal optimalisasi dan pengawasan di lapangan. Pemerintah juga sudah membuat sistem pengawasannya di bawah Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya.
Lebih lanjut, Tarmizi mendorong agar BGN wilayah, khususnya di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten di Riau, meningkatkan fungsi pengawasan terhadap dapur MBG yang sudah mendapat persetujuan.
"Saya apresiasi, pada akhir September kemarin BGN wilayah sudah mengumpulkan yayasan pengampu dapur untuk evaluasi. Mana yang belum bekerja itu sudah dievaluasi, jadi kita ucapkan apresiasi," sebutnya.
Namun, DPRD Riau tetap mengusulkan agar pengawasan dapur MBG diperkuat. Menurutnya, sejak awal proses perizinan sudah diperketat oleh pemerintah, mulai dari penentuan lokasi, izin yayasan, hingga kelengkapan teknis. Dia tidak ingin, mereka yang sudah berizin tidak diawasi.
"Harapan kami begitu, sehingga anak-anak yang menjadi penerima program benar-benar mendapat makanan bergizi, bukan seperti isu yang kita dengar ada beberapa yang keracunan," jelasnya.
Di akhir, Ahmad Tarmizi berharap program MBG yang merupakan kebijakan Presiden RI bisa berjalan sukses di Riau. "Mohon ini ditingkatkan pengawasan gizinya dan kualitasnya oleh BGN. Semoga program ini sukses, karena ini program dari Presiden dan harus dijalani dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, kasus keracunan MBG sempat terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Ada sekitar 30 siswa SD yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG.