JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, mendorong percepatan revitalisasi Kampus Universitas Riau (UNRI) di Dumai agar menjadi pusat pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kawasan industri.
Hal itu disampaikan Hendry saat menerima kunjungan pimpinan UNRI di ruang Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, yang turut memberikan pandangan terkait arah pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia.
Dalam pertemuan itu, pihak UNRI menyampaikan kebutuhan untuk memperkuat fasilitas pendidikan vokasi di Kampus Dumai. Lokasi kampus yang berada di tengah kawasan industri dianggap sangat potensial untuk melahirkan tenaga kerja terampil yang siap terserap dunia usaha. Namun, upaya tersebut memerlukan dukungan pemerintah pusat, terutama dari sisi penganggaran dan kebijakan.
Hendry Munief menegaskan, Riau sebagai daerah berbasis industri membutuhkan banyak tenaga kerja terampil di berbagai sektor.
"Riau sudah menjadi provinsi berbasis industri migas, perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Tentu memerlukan banyak tenaga terampil berbasis vokasi. Kampus memiliki peran penting dalam menyiapkannya," ujarnya.
Ia menilai langkah UNRI sejalan dengan kebutuhan industri nasional. Hendry mencontohkan Politeknik STTT Bandung yang mampu menyalurkan seluruh lulusannya ke dunia industri.
“Dari 4.450 pendaftar, hanya 445 diterima, dan 100 persen diserap industri. Ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan tenaga kerja,” tambahnya.
Menurut Hendry, penguatan Kampus UNRI Dumai tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Ia mendorong adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pelaku industri di Dumai melalui program tanggung jawab sosial (CSR).
“APBN bisa masuk lewat Komisi X dan Banggar, tapi harus ada kolaborasi Pemko, Pemprov, dan pelaku industri. Prodi yang dibuka juga harus sesuai kebutuhan industri setempat,” tegasnya.
Sementara itu, Abdul Fikri Faqih menekankan bahwa pengembangan pendidikan vokasi merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga perlu koordinasi yang kuat dengan kementerian terkait.
“Semangat pemerintah daerah tidak akan cukup tanpa dukungan kementerian. Komunikasi harus jelas agar usulan ini tidak berhenti di tengah jalan,” katanya.
Fikri juga mengingatkan agar pengembangan program vokasi benar-benar berorientasi pada kebutuhan industri, bukan sekadar mengikuti tren. Ia mencontohkan keberhasilan vokasi di Batam yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja.
"Dunia butuh tenaga terampil yang spesifik, bukan program studi yang sekadar mengikuti tren,” ujarnya.
Kedua anggota DPR RI ini sepakat bahwa revitalisasi Kampus UNRI Dumai perlu dikawal secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan proposal, hingga komunikasi lintas kementerian.
"Ketuk semua pintu. Kalau semua sudah sepakat, baru dorong dari jalur politik agar prosesnya lancar,” tutup Fikri.