PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memastikan keberlanjutan program berobat gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kepastian itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara Walikota Pekanbaru Agung Nugroho dan BPJS Kesehatan di Komplek Perkantoran Pemerintah, Tenayan Raya, Kamis (8/1/2026).
Agung Nugroho mengatakan, evaluasi pelaksanaan UHC pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan hasil positif. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan Pemko Pekanbaru sebesar sekitar Rp29 miliar pada 2024 telah diselesaikan seluruhnya pada 2025.
“Utang tahun sebelumnya sudah kami selesaikan pada 2025. Saat ini tidak ada lagi tunggakan. Ini menjadi dasar untuk melanjutkan dan memperkuat program UHC,” kata Agung.
Agung menyebut, dengan jumlah penduduk lebih dari 1,1 juta jiwa, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Pekanbaru telah melampaui target. Seluruh masyarakat kurang mampu telah terdaftar dan terjamin dalam program ini.
"Pada 2025, anggaran UHC terserap sebesar Rp82 miliar, ditambah pembayaran tunggakan Rp29 miliar. Untuk tahun berjalan, Pemko Pekanbaru meningkatkan alokasi anggaran UHC menjadi Rp111 miliar," cakapnya.
Agung berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan warga Pekanbaru.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Pekanbaru, Gunardi Chandra, menyebut kerja sama ini merupakan perpanjangan dari tahun sebelumnya dan mencerminkan komitmen Pemko Pekanbaru dalam melindungi warga kurang mampu.
“Program UHC diperuntukkan bagi warga tidak mampu, bukan bagi warga yang sudah bekerja dan memiliki kemampuan finansial. Tujuannya agar tidak ada warga yang terkendala berobat karena biaya,” jelas Gunardi.
Anggaran UHC sebesar Rp111 miliar akan digunakan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 304.000 warga kurang mampu. Seluruh peserta didaftarkan pada kepesertaan kelas III dengan iuran Rp35.000 per orang.