CELOTEHRIAU - - Perayaan hari ulang tahun ke-53 PDI Perjuangan yang berkelindan dengan Rapat Kerja Nasional I tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Sabtu (10/1/2026) menyoroti turunnya kebebasan berpendapat serta wacana kontroversial pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD.
Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini juga merumuskan respons strategis terhadap dinamika geopolitik global dan langkah mitigasi bencana nasional bagi kader.
Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo mengungkapkan, narasi mengenai penurunan kualitas demokrasi menjadi poin krusial yang masuk dalam meja pembahasan. Menurut dia, partai menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait hilangnya rasa aman dalam berpendapat serta tekanan terhadap kebebasan pers.
"Kami mendengarkan suara publik. Ada kegelisahan mengapa mereka tidak lagi merasa bebas berbicara. Hal ini harus diperjuangkan karena seharusnya kualitas demokrasi kita terus meningkat, bukan malah merosot," ujar Ganjar di lokasi acara.
Selain urusan kebebasan sipil, Rakernas juga membedah wacana perubahan sistem pilkada. PDIP secara khusus membahas pro dan kontra pengembalian mandat pemilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibandingkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang selama ini berlaku.
Langkah strategis partai tidak berhenti pada isu domestik. Dinamika geopolitik global yang tidak menentu menuntut partai untuk merumuskan respons kebijakan luar negeri yang lebih taktis. Di sisi lain, isu lingkungan dan krisis iklim menjadi agenda yang tak terpisahkan dari arahan ideologis Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Ganjar menegaskan, mitigasi bencana menjadi instruksi wajib bagi tiga pilar partai, yakni struktur organisasi, legislatif, dan eksekutif. Penguatan kontrol di wilayah terdampak bencana menjadi indikator kinerja yang ditekankan dalam forum ini.
"Ketua Umum berulang kali menginstruksikan agar tiga pilar partai fokus pada langkah konkret, baik pencegahan maupun penanganan bencana di lapangan," pungkasnya.
Rakernas yang dijadwalkan berlangsung hingga Senin (12/1/2026) ini diharapkan menghasilkan rekomendasi eksternal bagi arah pembangunan nasional di masa depan.