KAMPAR - Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui penerimaan pajak yang optimal, Pemerintah Provinsi Riau memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terus dilakukan Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya melalui penguatan koordinasi dan penyampaian data kendaraan yang masih menunggak pajak kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pihaknya bersama rombongan melakukan kunjungan ke Kabupaten Kampar untuk menyampaikan data kendaraan yang masih menunggak pajak. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
"Jadi kami tadi menyampaikan sama Bapak Bupati Kampar, hari ini kami datang bersama rombongan memberikan data dan informasi terhadap kendaraan yang menunggak di wilayah Kabupaten Kampar. Alhamdulillah, 2024 kemarin ini kami sampaikan juga bagi hasil dulu untuk kendaraan Kampar dapat 70 miliar," ujarnya di Bangkinang, Kamis (11/06/2026).
Dijelaskan, bahwa penerapan opsen pajak memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kampar. Kenaikan penerimaan tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dapat diperoleh apabila kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat.
"Dengan ada opsen pajak ini mendapat 110 miliar. Artinya dapat barokah Kampar sebesar 39 miliar dari 2024-2025 karena ada opsen pajak. Namun demikian, masih ada potensi lagi yang perlu kita gali di sini," jelasnya.
Diterangkan Plt Gubri SF Hariyanto, potensi pendapatan yang belum tergali masih cukup besar. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar mencapai ratusan ribu unit dengan tingkat tunggakan yang masih tinggi.
"Terdapat lebih kurang jumlah 500 ribu kendaraan yang ada di Kampar. Dari total tersebut, tapi ada yang menunggak 228 ribu kendaraan yang nilainya berpotensi lebih kurang 60 miliar," terangnya.
Diungkapkan, melihat besarnya potensi tersebut, Plt Gubernur SF Hariyanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk ikut berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya membayar pajak kendaraan kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Sehingga, ini kita minta kepada Bapak Bupati, kepada tim semua OPD agar saling bekerjasama, membantu untuk menyampaikan informasi data kepada masyarakat. Supaya bisa mengingatkan kembali masyarakat untuk membayar pajaknya," ungkapnya.
Ia menilai, apabila sebagian tunggakan pajak tersebut dapat dibayarkan, maka hasilnya akan sangat membantu percepatan pembangunan daerah. Pendapatan tambahan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
"Kalau ini dibayar 50 persen saja, bisa juga membangun jalan semenisasi untuk warga Bapak Bupati. Penting tugas kita adalah untuk menjalin kolaborasi, ya itulah kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten," tuturnya.
Lebih lanjut, ia berharap upaya meningkatkan kesadaran pajak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. Peran organisasi kemasyarakatan hingga kelompok PKK dinilai dapat menjadi sarana efektif dalam mengingatkan warga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
"Jadi kami harap juga dari Bapak Bupati, ya kalau bisa nanti tim PKK-nya dapat mengingatkan masyarakatnya ke RT dan RW. Dengan begitu, bisa bergerak semua mengingatkan masyarakat kita terhadap taat pajak," pungkasnya.