Berantas LGBT, Wawako Pekanbaru Gandeng Tokoh Agama hingga Aparat

Berantas LGBT, Wawako Pekanbaru Gandeng Tokoh Agama hingga Aparat

CR - Wakil Walikota Pekanbaru Markarius Anwar menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam mencegah dan menekan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) melalui penguatan edukasi kepada masyarakat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Menurut Markarius, upaya pencegahan terus dilakukan karena LGBT dinilai menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Untuk itu, Pemko Pekanbaru menggandeng berbagai pihak guna memperkuat langkah antisipasi di tengah masyarakat.

Markarius mengatakan pihaknya telah memanggil Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk membahas langkah penanganan dan pencegahan yang lebih efektif. Menurutnya, peningkatan perilaku LGBT berpotensi berdampak terhadap kenaikan kasus HIV/AIDS.

"Kemarin sudah memanggil kawan-kawan KPA, itu kan sumbernya dari situ. Semakin meningkat LGBT biasanya semakin meningkat AIDS-nya," kata Markarius Anwar, Jumat (12/6/2026).

Ia menegaskan, pemberantasan LGBT menjadi salah satu atensi Pemko Pekanbaru. Karena itu, pemerintah menggandeng tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan upaya pencegahan perilaku tersebut.

"Kita minta para tokoh agama, ustaz dapat menyampaikan materi LGBT ini, bahaya dan pencegahan LGBT. Kita sudah minta pihak masjid paripurna untuk menyiapkan bahan materi penyampaiannya. Minimal sekali sebulan seluruh masjid dapat menyampaikan materi itu," ujarnya.

Selain melalui pendekatan keagamaan, Pemko Pekanbaru juga akan mengintensifkan penyuluhan terkait bahaya LGBT dan risiko penularan HIV/AIDS di lingkungan sekolah. Edukasi akan diberikan kepada pelajar tingkat SMP dan SMA sebagai upaya pencegahan sejak dini.

Di sisi lain, Pemko Pekanbaru bersama pihak kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap tempat hiburan malam atau lokasi yang terindikasi menjadi tempat aktivitas kelompok LGBT.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga diminta aktif melakukan langkah antisipasi.

"Disisi lain kita juga minta OPD-OPD terkait untuk proaktif antisipasi LGBT ini. Mudah-mudahan di kita (lingkungan Pemko) tidak ada, tapi kalau ada akan kita sanksi," pungkasnya.