Latest Posts

301 PNS dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Riau Resmi Dilantik

Wed, 01 Jul 2026 16:20:00 +0700

PEKANBARU, celotehriau.com - Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto resmi melantik 301 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Rabu (1/7/2026).

Ratusan pejabat yang dilantik terdiri dari 58 orang CPNS seleksi tahun 2024. Tujuh orang diantaranya staff dan 51 orang pejabat fungsional.

Sementara 243 orang lainnya merupakan PNS yang belum diambil sumpah dan atau tidak ada atau hilang dokumen sumpahnya.

Ratusan PNS yang dilantik ini ditempatkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Riau.

Dalam pelantikan itu, Plt Gubernur Riau turut didampingi saksi yakni Asisten III M Job Kurniawan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Budi Fakhri. Selain itu juga turut hadir beberapa kelapa OPD yang di Lingkungan Pemprov Riau, serta rohaniawan dari agama Islam, Kristen dan Katolik.

Prosesi pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah/janji PNS dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pengambilan sumpah tersebut dipimpin dan dipandu langsung oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto. Pengambilan sumpah dimulai dengan sumpah PNS. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan sumpah pejabat fungsional.

Peserta yang diambil sumpahnya mengulangi pembacaan sumpah sesuai yang dipandu oleh Plt Gubernur Riau.

Selanjutnya, Plt Gubernur Riau melanjutkan dengan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Riau. Usai dilantik, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan SK.

Atas pelantikan tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengucapkan selamat kepada PNS dan pejabat fungsional yang baru saja dilantik.

"Selamat kepada PNS dan juga pejabat fungsional yang sudah diambil sumpah dan janjinya, semoga amanah, bekerjalah dengan profesional untuk membawa Riau semakin baik," ujar SF Hariyanto.

Tangis Pecah di Ruang Sidang, Arief Setiawan Minta Keadilan

Wed, 01 Jul 2026 15:00:00 +0700

PEKANBARU, celotehriau.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi berupa pemerasan anggaran unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, M. Arief Setiawan, tak kuasa menahan emosi saat menyampaikan keterangannya di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (1/7/2026), mantan Kepala Dinas PUPR-PPKP Riau itu beberapa kali tersendat saat memberikan keterangan.

Arief bahkan terlihat menangis ketika memohon keadilan kepada majelis hakim. Ia mengaku bersalah atas perbuatannya yang meminta uang dari UPT dengan alasan untuk kepentingan operasional gubernur.

Namun, Arief meminta agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada dirinya, melainkan juga terhadap pihak-pihak lain yang diduga menerima maupun memberikan uang dalam perkara tersebut.

“Saya juga mengharapkan keadilan, Yang Mulia, bukan hanya bagi saya, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang menerima maupun yang memberi. Diberikanlah seperti saya, Yang Mulia,” ujarnya di persidangan dengan majelis hakim yang dipimpin Delta Tamtama.

Arief juga mempertanyakan penerapan pasal yang didakwakan kepadanya. Ia menyebut ancaman hukuman dalam perkara tersebut sangat berat dan berharap ada pertimbangan dari majelis hakim.

Lebih jauh, ia berharap perkara tersebut tidak dikualifikasikan sebagai tindak pidana suap. Menurutnya, ia tidak memiliki niat untuk melakukan suap dalam perkara tersebut.

“Kalau boleh, pasal ini bukan pasal suap, Yang Mulia. Saya tidak punya niat apa-apa, Yang Mulia,” ujar Arief memohon.

Arief juga menyatakan bahwa uang yang diterimanya bukan untuk kepentingan pribadi. Ia pun tidak mengenal orang-orang yang diberi uang.

“Uang itu pun rencananya bukan untuk saya. Saya juga tidak kenal orangnya, Yang Mulia,” katanya.

Bupati Kuansing Suhardiman Amby Diperiksa KPK, Status Hukum Diumumkan Sore Ini

Wed, 01 Jul 2026 14:02:00 +0700

PEKANBARU, celotehriau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan mengumumkan status hukum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, bersama enam orang lainnya yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (1/7/2026) sore.

Hingga Rabu siang, Suhardiman Amby masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan dilakukan setelah ia bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain, menyerahkan diri kepada penyidik KPK pada Selasa (30/6/2026) malam.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan sebelum menetapkan status hukum mereka.

"Sore ini ya (diumumkan status para terperiksa)," kata Budi.

KPK sebelumnya mengamankan 10 orang dalam OTT yang berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta. Setelah proses penyelidikan awal, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan.

Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, serta satu anggota keluarga penyelenggara negara. Anggota keluarga itu disebut-sebut adalah istri muda Suhardiman Amby.

Sementara itu, Suhardiman Amby dan Zulkarnain tidak berada di lokasi saat OTT berlangsung. Keduanya sempat dikabarkan menghilang, hingga KPK meminta mereka segera menyerahkan diri.

Budi mengatakan keterangan Suhardiman dan Zulkarnain dibutuhkan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Keduanya kemudian memenuhi panggilan KPK dengan menyerahkan diri pada Selasa malam dan langsung menjalani pemeriksaan, didampingi kuasa hukum.

Budi menyebutkan, saat ini terdapat tujuh orang tersebut yang masih berstatus sebagai pihak yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Dalam operasi itu, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain bukti elektronik transaksi keuangan dan satu unit mobil yang diduga digunakan sebagai sarana dalam praktik suap.

"Barang bukti yang diamankan antara lain bukti elektronik transaksi keuangan dan satu unit mobil yang diduga menjadi instrumen suap," ujar Budi.

KPK menyatakan OTT tersebut merupakan hasil penyelidikan tertutup yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, perkara yang diungkap diduga berkaitan dengan tindak pidana suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak pihak-pihak tersebut diamankan untuk menentukan status hukum mereka.

Dalam penindakan ini, KPK telah menyegel sejumlah ruangan di Kantor Bupati dan Ketua DPRD Kuansing. Di setiap segel tertera tulis tangan penyidik dengan tulisan tanggal dan waktu penyegelan, Selasa, 30 Juni 2026.*

Walikota Ingatkan Kepsek dan Komite Jangan 'Main Mata' di SPMB

Wed, 01 Jul 2026 13:00:00 +0700

PEKANBARU, celotehriau.com - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengingatkan seluruh kepala sekolah dan komite sekolah agar tidak melakukan praktik yang mencederai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SD dan SMP negeri.

Ia menegaskan proses penerimaan peserta didik harus berjalan bersih, transparan, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Saat ini, rangkaian SPMB di Kota Pekanbaru masih berlangsung. Untuk jenjang SMP negeri, proses memasuki tahap pengumuman hasil seleksi, sementara SPMB tingkat SD negeri masih berada pada tahapan pendaftaran calon peserta didik.

Agung menegaskan salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan komite sekolah sebagai perantara untuk melakukan praktik yang tidak sesuai aturan dalam proses penerimaan siswa baru.

"Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan komite sekolah sebagai perantara untuk melakukan praktik yang tidak sesuai dengan aturan dalam proses penerimaan siswa baru. Jangan sampai ada yang bermain-main melalui komite sekolah," tegas Agung, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, kepala sekolah pada dasarnya telah memahami aturan yang melarang adanya pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menitipkan kepentingan tertentu melalui komite sekolah karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Agung menyebut tidak jarang ada pihak yang mengatasnamakan kepala sekolah untuk meyakinkan orang tua calon siswa. Padahal, hal tersebut belum tentu diketahui atau disetujui oleh pihak sekolah sehingga akhirnya kepala sekolah menjadi sasaran tudingan dan tekanan.

Karena itu, Agung meminta seluruh pihak, termasuk komite sekolah, menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai ketentuaan.

"Kita mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan SPMB agar berlangsung objektif, transparan, serta bebas dari praktik titipan maupun pungutan yang tidak semestinya," pungkasnya.

Dugaan Kekerasan Mahasiswa Saat Demo, IMM Riau Desak Polda Segera Buka CCTV

Wed, 01 Jul 2026 12:00:00 +0700

PEKANBARU, celotehriau.com - Dugaan kekerasan terhadap mahasiswa saat melakukan aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Riau bergulir ke ranah hukum. Bahkan pemeriksaan saksi kunci telah dilakukan oleh Polda Riau.

Dua orang kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, Dheo dan Rehan, hadir memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi secara melekat oleh tim kuasa hukum dari PBH IMM Riau untuk memberikan keterangan di Polda Riau demi mengunci fakta-fakta materiil yang terjadi di lapangan.

Dalam pemeriksaan Ditreskrimum Polda Riau, Dheo dan Rehan secara gamblang membeberkan seluruh dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap rekan mereka Muhammad Luthfi Suhaz.

Kedua saksi menyampaikan kronologi kejadian secara utuh dan detail, mulai dari berjalannya mimbar orasi yang damai hingga terjadinya penetrasi represif sepihak yang berujung pada pemukulan brutal hingga korban terkapar di aspal.

Fakta-fakta yang disampaikan oleh kedua kader ini menjadi piar pembuktian yang sangat kuat, sekaligus mematahkan segala upaya penyelewengan narasi yang mencoba mengaburkan fakta kebrutalan oknum aparat di Gedung DPRD Provinsi Riau.

Dalam proses pemeriksaan kasus tersebut, tim penyidik Ditreskrimum Polda Riau secara tegas menyatakan komitmennya untuk segera menyita seluruh rekaman CCTV yang terpasang di kompleks Gedung DPRD Provinsi Riau.

Atas pernyataan tersebut, Ketua DPD IMM Riau, Alpin Jarkasih Husein Harahap, mendesak pihak penyidik untuk bergerak cepat tanpa menunda waktu guna melakukan pengembangan penyelidikan secara mendalam berbasiskan rekaman digital tersebut.

"Bukti CCTV tersebut merupakan alat bukti objektif yang sangat vital untuk mengidentifikasi secara terang benderang keberadaan pria berbaju hitam serta oknum pelaku lainnya, sehingga seluruh pihak yang terlibat baik secara fisik maupun struktural komando dapat segera diseret untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Alpin, Rabu (1/7/2026).

DPD IMM Riau secara kelembagaan juga mengeluarkan pernyataan keras dan mendesak jajaran kepolisian untuk keluar dari pola penanganan perkara yang normatif atau lamban. DPD IMM Riau meminta Polda Riau agar melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang jauh lebih progresif, berani, dan transparan dalam membongkar keterlibatan oknum anggotanya sendiri.

Pihaknya juga menegaskan bahwa kredibilitas penegakan hukum di Provinsi Riau hari ini sedang dipertaruhkan di meja penyidik, sehingga pendekatan konvensional yang terkesan mengulur waktu tidak akan lagi ditoleransi oleh masyarakat sipil.

Ia menyebut, batas kesabaran gerakan mahasiswa memiliki garis akhir, dan target utama dari seluruh proses ini adalah penangkapan aktor lapangan.

"Kami mendesak agar tim khusus yang dibentuk oleh Polda Riau segera menemukan, menangkap, dan mempublikasikan identitas pelaku utama penganiayaan yang bersembunyi di balik atribut preman tersebut," katanya.

Ia juga mengingatkan, bahwa jika dalam beberapa hari ke depan proses hukum ini tidak menunjukkan progresifitas yang nyata dengan ditetapkannya tersangka, maka aliansi mahasiswa dari berbagai elemen siap mengonsolidasikan kembali gelombang massa yang jauh lebih besar untuk menjemput langsung keadilan di jalanan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.