PEKANBARU - Tunda bayar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2024 diprediksi tembus Rp400 miliar. Hal itu terjadi lantaran dana transfer yang hingga kini belum diterima.
Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Roni Rakhmat mengatakan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko Pekanbaru tahun ini hanya 77,87 persen.
Rendahnya realisasi APBD tersebut dikarenakan belum masuknya dana transfer. Ia mengaku hingga hari ini dana salur belum masuk.
Akibatnya, sejumlah kegiatan Pemko Pekanbaru tahun 2024 terjadi tunda bayar. Kegiatan-kegiatan besar pada tahun 2024 tak bisa dibayarkan pada tahun ini.
"Kalau kita hitung tunda bayar kita, bisa lebih kurang di atas Rp300 miliar di bawah Rp400 miliar. Itu tunda bayar," ujar Roni, Selasa (31/12/2024).
Ia menyebut, tunda bayar yang paling besar terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pekanbaru. Menurutnya, tunda bayar terjadi pada kegiatan-kegiatan atau proyek besar.
"Paling banyak di PUPR, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang besar lah, seperti Perkim," katanya.
Ia menyebut, terjadinya tunda bayar berkaitan dengan perencanaan anggaran. Dia juga menampik, tunda bayar tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini bukan soal korupsi, tapi ini soal perencanaan dalam penganggaran. Kita jangan berpikir tinggi, lebih bagus kita berpikir apa adanya," pungkasnya.