PEKANBARU - Sedikit ada 23 poin program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Riau terpilih yang diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau agar bisa diakomodir di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2025.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau M Taufiq OH selaku Ketua TAPD Riau saat melakukan pertemuan dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih, Rabu (8/1/2025) di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau.
"Tadi usulan tim transisi mengusulkan tiga sektor di program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih, diantaranya pendidikan, kesehatan dan keagamaan dengan 23 sub item," kata Taufiq.
Dari 23 poin usulan program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih, Taufiq mengaku setelah dilakukan pembahasan bersama hanya 5-10 persen yang belum bisa diakomodir di dalam APBD Riau tahun 2025.
"Alhamdulillah hampir keseluruhan program itu sudah ada di tahun 2025, sehingga kita tinggal melakukan penguatan dan saran saja. Memang ada beberapa poin program sekitar 5-10 persen yang perlu penguatan regulasi dan anggaran. Karena kalau membutuhkan mekanisme anggaran tentu tidak bisa masuk di program 100 hari kerja," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih Dr M Yafiz mengatakan, jika pihaknya hanya melakukan akomodir terhadap usulan masyarakat saat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih kampanye.
"Tadi yang kami sampaikan program cepat dan program perubahan. Yang bisa masuk cepat berarti masuk program 100 hari kerja. Jadi apa sih janji Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih kepada masyarakat, dan itu kita coba masukan di tahun 2025," kata Yafiz.
Ditanya berapa persen program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih yang dapat diakomodir di tahun 2025, Yafiz belum bisa memastikan persentasenya. Sebab saat ini sedang dalam pembahasan dengan TAPD Riau.
"Itu sedang kita bahas. Entah itu 70 persen atau 80 persen yabg bisa masuk, itu sedang kita bahas. Nanti yang tak bisa masuk program 100 hari kerja, kita masukan tahun depan. Seperti bantuan untuk guru ngaja, penggali kuburan dan Islamic Center itu kan tak bisa 100 hari, tapi dalam 100 hari itu apa yang bisa kita lakukan dulu. Jadi yang logis-logis dulu," katanya.