PEKANBARU - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Taufik Oesman Hamid yang juga merupakan ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengatakan Provinsi Riau berpotensi mengalami defisit mencapai angka Rp3,5 triliun.
Hal itu ia sampaikan di sela kegiatan kunjungan mengecek ketersediaan sembako jelang lebaran di komplek pergudangan bulog Jalan Sudirman Pekanbaru, Senin (24/3/2025).
Taufik OH menjelaskan, angka itu diperkirakan berdasarkan kalkulasi ulang setelah memperhatikan kondisi realisasi pendapatan tahun 2024 yang berdapampak terjadinya tunda bayar.
"Memperhatikan kondisi realisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang hanya mencapai 85,38 % (hasil LRA per 31 Desember 2024), terdapat potensi pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp1,6 triliun lebih, sehingga berdampak terjadinya tunda bayar atas kegiatan pada tahun 2024. Untuk itu, perlu dilakukan kalkulasi kembali terhadap APBD Provinsi Riau Tahun 2025," kata Taufik.
Lebih lanjut, Ketua TAPD Provinsi Riau ini mengatakan, Bapenda Provinsi Riau diminta melakukan exercise dengan memperhatikan realisasi pendapatan pada dua bulan terakhir.
"Hasilnya diperkirakan terjadi penyesuaian potensi pendapatan daerah tahun 2025 yang diyakini akan berkurang lebih dari Rp1,3 triliun, sehingga maksimal pendapatan tahun 2025 ini hanya lebih kurang Rp8,2 triliun," ungkap Taufiq lagi.
"Potensi berkurangnya pendapatan itu di antaranya ada di PAD yang diyakini berkurang sebesar Rp1,1 triliun lebih, pendapatan transfer diperkirakan berkurang sebesar Rp190 miliar lebih, potensi lain- lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan berkurang Rp80 juta lebih serta penyesuaian pendapatan pembiayaan daerah yang berkurang Rp100 miliar lebih," lanjutnya.
Sementara itu, sambung Taufik, dari sisi rencana belanja daerah justru akan terjadi penambahan mengingat adanya tunda bayar kegiatan 2024.
Antara lain dari belanja eksisting dalam APBD tahun 2025 sebesar sebesar Rp9,5 triliun ditambah tunda bayar Rp916 miliar lebih, tunda salur bagi hasil kab/kota sebesar Rp550 miliar lebih, dan beban pajak (PFK) Rp39 miliar lebih, ditambah lagi belanja pegawai yang belum teranggarkan sebesar Rp705 miliar pada tahun 2025.
"Sehingga kalau dikalkulasikan perkiraan belanja tahun 2025 ini menjadi sebesar Rp11,7 triliun lebih, jika disandingkan dengan perkiraan potensi pendapatan yang hanya Rp8,2 triliun, maka ada selisih Rp3,5 triliun yang masih defisit," ungkap taufik OH.
Karena hal itulah, menurut Taufiq Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan melakukan berbagai upaya efisiensi belanja daerah secara besar-besaran, namun tetap berupaya agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Bapak Gubernur sudah perintahkan agar melakukan efisiensi secara ketat, dengan tetap memaksimalkan sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan," terangnya.
Saat disinggung terkait adanya pemberitaan defisit yang dialami Pemprov Riau hanya Rp132 miliar, Taufiq OH tidak membantahnya. Hal ini karena angka itu selisih antara pendapatan dan belanja yang tertera dalam buku APBD Murni tahun 2025.
“Terkait dengan defisit Rp132 miliar, itu tidak salah karena besaran defisit tersebut sesuai dengan besaran yang tertuang dalam buku APBD 2025 yang rencananya akan ditutupi dari potensi pembiayaan dalam bentuk SiLPA. Kita tunggu hasil audit BPK nanti berapa ril SiLPA yang akan kita catatkan di Perubahan APBD 2025. Sekarang, yang perlu kita waspadai sebetulnya adalah kondisi ril APBD tahun 2025 akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan tahun 2024 yang memberikan efek domino ke tahun 2025 seperti yang saya sebutkan tadi," tutup taufiq OH.