PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau resmi memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024.
Entry meeting kegiatan ini berlangsung pada Kamis (10/4/2025) di ruang rapat lantai 6 Kantor Walikota Pekanbaru.
Walikota Pekanbaru Agung Nugroho dalam sambutannya menyambut baik kedatangan tim BPK RI. Ia menyatakan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 35 hari ke depan.
“Mulai hari ini BPK RI masuk ke Pemko Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan. Kami ucapkan selamat datang, dan tentunya kami harapkan proses pemeriksaan berjalan baik,” ujarnya.
Agung juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan. Ia mendorong agar OPD memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan mengkaji aturan-aturan yang relevan bersama tim BPK.
“Harapan kami, Pemko Pekanbaru bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Walaupun saya baru menjabat, capaian WTP yang telah diraih sejak 2016 menjadi motivasi bagi kami untuk mempertahankan prestasi itu,” tambahnya.
Terkait persoalan tunda bayar yang sempat mencuat, Agung menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengumpulkan rekanan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi keuangan daerah. Salah satu penyebab tunda bayar disebutkan adalah belum masuknya transfer dana dari Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Riau II BPK RI Perwakilan Riau Myrto Handayani, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelum Idulfitri lalu, dan akan berlangsung hingga 16 Mei 2025. Tim BPK yang diturunkan berjumlah 16 orang.
“Fokus kami adalah pada kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, keterbukaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta sistem pengendalian internal,” jelasnya.
Terkait persoalan tunda bayar, Myrto menyatakan hal tersebut memang menjadi fenomena yang umum terjadi di sejumlah daerah. Penyebabnya bisa berasal dari penganggaran yang tidak tepat atau ekspektasi penerimaan yang terlalu optimistis.
“Bisa saja penganggaran sudah benar, tetapi terjadi hal di luar ekspektasi. Kalau terlalu optimistis, mungkin ada maksud yang tidak tepat, dan itu perlu kami dalami lebih lanjut,” tutupnya.