PEKANBARU - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatat capaian penting dalam mendukung produksi migas nasional dengan menyiapkan 386 sumur berstatus Ready For Construction (RFC) hingga awal Mei 2025.
Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur hulu migas di Wilayah Kerja Rokan, Riau.
Dari jumlah tersebut, 180 sumur telah ditajak dan mulai berproduksi. Sebanyak 70 sumur lainnya berada di kawasan hutan dan telah mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (SK PPKH) pada tahun 2024.
Sementara 62 sumur dibebaskan melalui skema land indemnification sesuai SK Kepala SKK Migas No. 15 Tahun 2020. Adapun 81 sumur lain merupakan aset negara (BMN) yang sebelumnya mengalami kendala perambahan, namun telah diselesaikan secara persuasif bersama aparat penegak hukum dan pemangku aset.
Senior Manager Land Matters & Formalities PHR, Agung Prasetya, menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam penyediaan lahan untuk sektor hulu migas.
"Status RFC memastikan semua persyaratan dasar telah terpenuhi, mulai dari legalitas lahan hingga dokumen administratif. Ini memungkinkan tim konstruksi dan pengeboran langsung bekerja di lapangan," ujarnya.
Agung menambahkan, status RFC bukan hanya data administratif, tetapi menjadi jaminan bahwa proses eksplorasi dan eksploitasi migas bisa berjalan tanpa hambatan. Dengan 180 sumur sudah aktif, PHR telah memberikan kontribusi langsung terhadap target lifting minyak nasional, khususnya dari Blok Rokan yang menjadi andalan produksi migas nasional.
Keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi PHR dengan berbagai pihak, termasuk KLHK, ATR/BPN, Kejaksaan Tinggi, SKK Migas, dan pemerintah daerah. Pendekatan berbasis risiko dan dialog dengan masyarakat menjadi strategi PHR dalam menyelesaikan persoalan lahan secara damai dan adil.
Saat ini, PHR juga tengah mengajukan rekomendasi teknis gubernur untuk 65 sumur baru yang tersebar di 15 lapangan migas. Selain itu, pada Februari 2025, PHR mendapat izin survei seismik 3D seluas lebih dari 21 ribu hektare di Kabupaten Siak, Kampar, dan Bengkalis.
Plt Kepala DLHK Provinsi Riau, Embiyarman, S.Hut.T., MP, mengapresiasi langkah PHR.
"Percepatan penggunaan kawasan hutan dan penyelesaian sosial yang minim konflik menunjukkan keseriusan dan kematangan PHR sebagai perusahaan energi terdepan di Riau," katanya.