PEKANBARU - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto kunjungan kerja (Kunker) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (16/10/2025).
Dalam kunkernya, Wamendagri melakukan rapat bersama Pemprov Riau dan Pemerintah Kabupaten Kota di Riau membahas pelaksanaan APBD Riau 2025 dan pengendalian Inflasi.
Rapat yang digelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau itu dihadiri langsung Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekdaprov Riau serta Bupati/Walikota se-Riau.
"Kita harapkan belanja yang lebih tinggi lagi, karena belanja daerah angkanya masih di bawah. Tadi kita beri semangat lagi. Kami juga banyak mendapat masukan terkait formula DBH, dana Opsen dan lain-lain," kata Bima Arya.
"Tapi saya melihat sudah ada langkah-langkah signifikan yang dilakukan Pemprov Riau terkait realisasi APBD Riau 2025," tambahnya.
Meski demikian, Bima Arya juga meminta Pemprov Riau dan Pemda di Riau juga untuk melakukan efesiensi anggaran.
"Tapi saya sampaikan ini saatnya dan momentum bagi daerah untuk menyehatkan APBD nya. Tetap melakukan efesiensi . Saya akan sampaikan ke deputi, bahwa daerah-daerah di Riau ini sudah melakukan efesiensi dengan signifikan, yang angkanya cukup banyak. Jadi di pos-pos yang tidak signifikan yang tidak subtansi itu dananya direlokasi ke kegiatan-kegiatan yang baik," ujarnya.
"Sekali lagi efesiensi. Karena ini momentum untuk menyehatkan APBD. Ketika ada hal-hal yang diperlukan nanti kami akan fasilitasi dan sinergi dengan kementerian lembaga lainnya. Kegiatan-kegiatan apa saja dari kementerian yang kemudian bisa diakses juga oleh teman-teman di daerah. Sedangkan terkaig tunda bayar, tentu semua harus disesuaikan dengan Pemprov Riau, dan dikomunikasikan dengan baik dengan kabupaten kota. Intinya semua itu sesuai dengan kemampuan," tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengatakan, jika pihaknya sudah mendengarkan arahan dari Wamendagri terhadap inflasi maupun pengelolaan APBD tahun 2025.
"Tadi sudah dipaparkan dan ini tentunya menjadi bahan evaluasi dan kami akan bekerja lebih keras, sebagaimana menata daerah ini lebih baik dan maksimal," ujarnya.
Terkait realisasi APBD Riau 2025, Gubri menyebutkan masih 64 persen dan tidak jauh dengan pendapatan kita. Meski demikian sekarang ini pihaknya masih ada waktu untuk kita gesa lebih maksimal.
"Pendapatan daerah sangat menurun, karena memeng berpengaruh terhadap posisi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita masih landai sehingga daya beli di tengah masyarakat masih biasa-biasa aja, sehingga kita perlu melakukan terobosan yang lebih mendasar lagi, seperti menggesa bagaimana infrastruktur lebih baik dan kemudahan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik," paparnya.
Selain itu, pihaknya minta stokeholder yang berinvestasi di Riau dapat menggunakan jasa yang ada di daerah. Dengan harapan akan mendorong perekonomian Riau.
"Harapan kita ke Wamen tadi kepala daerah banyak curhat juga bisa disampaikan ke pemangku kepentingan di nasional. Seperti pengurangan dana TKD (Tranfer ke Daerah) itu bagian dari curhatan dari temen-teman kepala daerah. Termasuk DBH sawit. Jadi formulasi DBH sawit ini perlu dipertegas sehingga transparan dan tidak ada daerah yang merasa tidak berkeadilan," tukasnya.