PEKANBARU - Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau menilai ke kemajuan Provinsi Riau pada tahun 2026 dan seterusnya hanya dapat terwujud jika kepemimpinan daerah melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ketua PW Muhammadiyah Riau Dr H Hendri Sayuti MA, dalam join press conference akhir tahun 2025 mengatakan, bahwa pengalaman selama ini telah membuktikan Riau tidak bisa dipimpin hanya mengandalkan kekuatan personal, baik di dalam maupun di luar struktur pemerintahan.
Menurutnya, yang harus diperbaiki kedepan adalah bagaimana Riau secara bersama dibuktikan dan dipertanggungjawabkan agar lebih baik.
"Selama ini keterlibatan kekuatan masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan (ormas) dinilai kurang dianggap penting oleh pengambil kebijakan. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengajak pemegang pemerintah atau kekuasaan duduk bersama menjelang akhir tahun 2025 ini," ujar Hendri, Jumat (26/12/2025).
Dikatakannya, banyak tokoh Riau yang pemikirannya bisa diambil, dengan melibatkan lembaga sosial keagamaan seperti FKPMR, LAM, dan ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis.
Karena itu, dirinya mewakili Muhammadiyah Riau berharap pada awal tahun 2026 mendatang dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemegang pemerintahan.
Di samping itu, Muhammadiyah Riau juga menyoroti potensi sumber daya alam (SDA) Riau yang melimpah. Ormas Islam tertua di Indonesia ini menyarankan agar pengelolaan SDA dilakukan sebaik-baiknya dengan sistem devolution development atau pembangunan berbasis desentralisasi/penyerahan kewenangan jika ingin Riau maju ke depan.
"Jangan Riau dijadikan ladang mencari kekayaan oleh pihak tertentu, sementara masyarakat Riau tidak mendapatkan apa-apa, hanya sisanya. Jadi pada 2026 mendatang kepada pemegang kebijakan, mari kita mantapkan ekonomi," ajakanya.