PEKANBARU (celotehriau.com) - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai berdampak terhadap aktivitas ekonomi di Kota Pekanbaru. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi dunia usaha karena berpotensi menekan kunjungan konsumen dan omzet pelaku usaha.
Ketua Kadin Kota Pekanbaru, Rizky Bagus Oka, mengatakan berkurangnya aktivitas masyarakat, termasuk diliburkannya sekolah akibat kondisi udara, menjadi sinyal bagi dunia usaha. Menurutnya, situasi tersebut dapat menyebabkan arus kunjungan konsumen (foot traffic) di pusat perdagangan, kawasan kuliner malam, hingga pasar tradisional turun lebih dari 50 persen.
“Dari sisi operasional, kondisi ini memberikan tekanan besar terhadap arus kas perusahaan. Pengusaha tetap harus menanggung berbagai biaya tetap, seperti gaji karyawan, sewa tempat, tagihan listrik, hingga cicilan pinjaman bank, sementara pendapatan harian justru mengalami penurunan tajam,” ujar Oka, Senin (24/8/2026).
Ia mengatakan, sektor kuliner luar ruang, ritel nonkebutuhan pokok, perhotelan, hingga konstruksi menjadi yang paling berpotensi terdampak. Perhotelan misalnya, mulai menghadapi risiko pembatalan agenda pertemuan atau MICE, sementara sektor konstruksi terpaksa menghentikan pekerjaan di lapangan demi keselamatan pekerja. Jika kualitas udara terus berada pada level berbahaya, omzet pelaku usaha diperkirakan dapat turun 20 hingga 40 persen.
"Biaya operasional tambahan juga membengkak karena perusahaan harus membelanjakan anggaran darurat untuk pengadaan masker medis N95 bagi tenaga kerja garda depan, penyediaan alat pembersih udara (air purifier) di dalam ruangan toko, serta menghadapi risiko lonjakan biaya pengiriman akibat terhambatnya rantai pasok logistik antardaerah karena jarak pandang terbatas di jalur darat," cakapnya.
Menyikapi situasi yang kian menggerus ketahanan finansial dunia usaha ini, Oka mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak hanya memandang karhutla dari kacamata kesehatan publik semata, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap ketahanan ekonomi regional yang menuntut tindakan pemadaman agresif di titik hulu.
“Dunia usaha membutuhkan kepastian data ISPU sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan melakukan mitigasi risiko serta penyusunan skema perlindungan nyata bagi pengusaha berupa kelonggaran pembayaran pajak dan retribusi daerah, fleksibilitas jam kerja buruh, dan jaminan kelancaran distribusi bahan baku agar sektor riil di Pekanbaru tidak ambruk akibat bencana tahunan ini," pungkasnya.