Rakernas Bapenda se Indonesia Resmi Digelar di Kota Pekanbaru

Kamis, 05 Desember 2019 | 12:19:19 WIB

PEKANBARU - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se Indonesia resmi digelar di Kota Pekanbaru, Kamis (5/12/2019). Rakernas yang digelar di SKA Co Ex tersebut diikuti 189 daerah yang ada di Indonesia.

Walikota Pekanbaru, Firdaus disela-sela acara saat membuka Rakernas mengatakan bahwa rakernas ini bertujuan menyamakan persepsi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan PAD. Apalagi PAD di kabupaten/kota harus tumbuh minimal 8 persen setiap tahunnya.

"Pemerintah daerah berupaya menggali potensi PAD, agar bisa tergali. Tentu butuh kerjasama dengan masyarakat," kata Firdaus.

Firdaus memahami bahwa kontribusi keuangan pemerintah daerah dan pusat baru 10 persen hingga 15 persen. Pemerintah daerah pun juga memberi stimulus dengan menyediakan infrastruktur dasar bagi masyatakat.

"Adanya infrastruktur dasar tentu mengundang para investor dalam negeri dan luar negeri. Mereka punya kontribusi besar untuk keuangan daerah yang mencapai 85 persen," ujarnya.

"Keberadaan investor tentu mendorontg laju perekonomian untuk peningkatan ekspor. Akselerasi ekonomi ini juga membuka lapangan kerja akselerasi," sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyebut bahwa daerah dituntut untuk mandiri mencari sumber keuangan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diharapkan bisa memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka harus mencari potensi dari berbagai sektor. Upaya ini pemerintah daerah dalam menggenjot PAD.

"Jadi kita punya target, pemerintah daerah mendorong peningkatan PAD sebanyak delapan persen," jelasnya.

Saat ini pemerintah daerah sudah punya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Mereka juga sudah bermitra dengan perbankan dan e commerce. 

"Hal ini bentuk peningkatan layananan bagi para wajib pajak," ujarnya.

Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menyebut bahwa pemerintah daerah berupaya meminimalisir ketergantungan dari pemerintah pusat. Sebab PAD seharusnya menjadi sumber keuangan pemerintah daerah.

"Maka harus ada upaya mengoptimalkan pengelolaan serta pengumpulan pajak dan retribusi," terangnya.

Edy tidak menampik bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah. Maka Bapenda harus membangun komunikasi yang baik dengan para wajib pajak.

"Adanya komunikasi dan optimalkan sosialisasi, mereka akhirnya membayarkan pajak," pungkasnya. 

Terkini