SIAK - Menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Siak, dugaan maraknya praktik politik uang menjadi perhatian serius.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW NasDem Riau mengimbau masyarakat agar memilih sesuai hati nurani demi menjaga demokrasi yang sehat.
"Kami berharap PSU berjalan lancar dan demokratis. Harapannya, masyarakat memilih sesuai dengan hati nuraninya," ujar Ketua Bappilu DPW NasDem Riau, Selasa (4/3/2025).
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Siak telah mengeluarkan surat imbauan kepada tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Imbauan tersebut melarang segala bentuk kampanye di wilayah PSU serta praktik politik uang.
Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme di Pilkada Siak 2024, kami mengimbau semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku," kata Ketua Bawaslu Siak, Zulfadli Nugraha Trian Putra.
Surat imbauan ini dikeluarkan setelah beredar kabar bahwa pasangan calon petahana, Alfedri-Husni, aktif mengunjungi desa-desa sekitar wilayah PSU, seperti Desa Jayapura di Kecamatan Bungaraya dan Desa Buantan Besar di Kecamatan Siak.
"Jika kunjungan dilakukan dalam kapasitas Alfedri sebagai kepala daerah atau Afni sebagai Ketua Muslimat NU, silakan saja. Namun, mohon agar tidak disertai dengan kegiatan kampanye," tegas Zulfadli.
Bawaslu juga menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah, termasuk bupati, camat, dan kepala desa, yang dapat memengaruhi jalannya PSU.
"Kita mencegah penyalahgunaan wewenang atau abuse of power agar PSU berjalan dengan adil," pungkasnya.