PEKANBARU, celoetehriau.com - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru melakukan rapat kerja dengan agenda membahas terkait pengelolaan dan sistem pengangkutan sampah oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS).
Hadir dalam rapat tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Camat, Lurah se Kota Pekanbaru dan Ketua LPS se Kota Pekanbaru, di ruang paripurna, Kamis (3/7/2025).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan mengatakan, rapat tersebut juga membahas terkait iuran yang beberapa waktu belakangan menjadi polemik di masyarakat.
"Jadi kami menyampaikan juga, jangan sampai nanti kawan-kawan LPS ini bekerja tanpa aturan yang jelas. Seperti yang terjadi pada LPS Palas Jaya yang dipanggil polisi karena menggunakan istilah restribusi, harusnya iuran. Ini menunjukkan kurang cermatnya dalam administrasi, termasuk dari lurah karena ada tanda tangannya juga,” ujar Nurul.
Ia menambahkan, Komisi IV menginginkan keseragaman iuran sampah, namun LPS meminta perlunya pertimbangkan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk dan jangkauan mobilisasi pengangkutan sampah.
“Makanya tadi kami meminta LPS untuk memberikan data jumlah rumah yang wajib membayar iuran sampah, sehingga kita dapat menentukan apakah APBD kita hemat atau tidak,” katanya.
Kata Nurul, DLHK Kota Pekanbaru juga ada menggunakan pihak ketiga, dengan anggaran Rp23 miliar untuk enam bulan ke depan, untuk angkutan dari transdepo ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Kita ini masih ada swastanisasi, ada anggaran Rp23 miliar disiapkan untuk angkutan dari trandepo ke TPA, untuk 6 bulan ke depan. Itu untuk angkutan dan eskapator yang bekerja di transdepo kemudian dibawa ke TPA,” tambahnya.
“Kemudian pengangkutan di jalan protokol dan armada itu tadi kami dengar dipihakketigakan juga. Makanya kami tadi kurang mendukung kenapa masih ada pihak ketiga. Karena swastanisasi kemaren Rp31 miliar, ditambah ini katanya Rp23 miliar, totalnya Rp54 miliar dalam tahun ini,” cakapnya.
Komisi IV mendesak DLHK Pekanbaru untuk mengecilkan anggaran Rp23 miliar tersebut.
“Kita mendesak tadi, anggaran Rp23 miliar ini tolong diciutkan. Diciutkan dalam arti kata, kasih kawan-kawan (LPS) ini kesempatan armada. Kawan-kawan ini kan tak punya modal semua seperti operasional dan sewa armada,” tuturnya.