PEKANBARU - Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Riau 2026 sudah mulai dibahas DPRD Riau di tingkat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua II DPRD Riau, Ahmad Tarmizi mengatakan, bahwa KUA-PPAS Riau 2026 sudah mulai dibahas. Proses pembahasan ini akan terus berlanjut hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
"Pendapatan sudah mulai dibahas, dan ini akan terus berlanjut, belum final. Finalisasinya nanti, semoga dalam 3 atau 4 hari lagi sudah tandatangani nota kesepakatan," ujar Ahmad, Senin (17/11/2025).
Dalam pembahasannya, ia mengaku tidak ada kendala. Hanya saja dirinya berharap agar pendapatan bisa optimal dan belanja juga sesuai dengan mandatory Pemerintah Pusat.
Ia menyebut, ada beberapa belanja yang harus dilaksanakan sesuai mandatory Pemerintah Pusat. Diantaranya belanja pegawai, pendidikan dan kesehatan.
Terkait kisaran angka APBD Riau di tahun 2026, dirinya menyebut sekitar Rp8,2 triliun. Jumlah ini jauh berkurang dari APBD Riau yang ditetapkan pada September lalu sekitar Rp9,4 triliun.
Turunnya prediksi APBD Riau 2026 itu dikarenakan berkurangnya transfer ke daerah (TKD). Ada sekitar Rp1,2 triliun lebih dana TKD dikurangi Pemerintah Pusat.
"Berkurangnya TKD, jadi otomatis dari angka Rp9,4 triliun turun jadi Rp8,2 triliun. Yang memengaruhinya itu adalah TKD dari pusat. Jadi memang harus dieffisiensikan lagi," jelasnya.