PEKANBARU (celotehriau.com) - Sikap lamban Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam mengendalikan lonjakan harga ayam potong yang menembus Rp47.000 per kilogram menuai kritik tajam dari DPRD Pekanbaru.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Datuk Seri Rizky Bagus Oka mengultimatum Pemko untuk segera membereskan sengkarut tata niaga pangan dan tidak membiarkan harga terus melambung jauh di atas standar wajar Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram.
Pilitisi Partai Gerindra sekaligus Ketua Kadin Kota Pekanbaru ink menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program strategis nasional yang wajib didukung penuh dan tidak boleh diganggu atau dihambat oleh alasan apa pun.
"Tingginya permintaan pasokan ayam untuk MBG bukan dalih yang bisa diterima untuk menciptakan kelangkaan dan membebani masyarakat di pasar tradisional," kata Rizky, Sabtu (22/8/2026).
Rizky menegaskan, Pemko wajib mengintegrasikan serapan peternak secara presisi agar kuota MBG dan pasokan harian pedagang kecil sama-sama tercukupi tanpa menimbulkan kelangkaan barang.
Sebagai solusi struktural, ia mendesak Pemko Pekanbaru untuk segera menuntaskan dan mengoperasionalkan Pasar Induk secara penuh.
Ketiadaan pasar induk yang beroperasi optimal dinilai menjadi akar lemahnya pengawasan rantai pasok, sehingga distribusi komoditas pangan pokok rentan dimainkan oleh spekulan.
"Kehadiran pasar induk mutlak diperlukan sebagai pusat kendali logistik, transparansi pasokan, serta benteng stabilisasi harga pangan di Pekanbaru," tegasnya.
Rizky juga menuntut Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk mengaudit alur distribusi dari distributor besar ke pengecer serta menindak tegas pihak-pihak yang menahan pasokan.
"Selain itu, Pemko bersama otoritas terkait segera memberikan jalur prioritas pengisian Bio Solar bagi armada logistik pangan agar pengiriman tidak terhambat antrean bahan bakar. Pemko harus mengambil tindakan nyata di lapangan demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," jelasnya.