PEKANBARU (celotehriau.com) — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana memutus kontrak kerja sama revitalisasi pasar wisata pasar bawah. Rencana itu, mendapat dukungan dari DPRD Pekanbaru.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Datuk Seri Rizky Bagus Oka mengatakan, pemutusan kontrak adalah keputusan yang memang telah ia minta agar segera dieksekusi oleh eksekutif.
Ia menilai, sejak awal progres revitalisasi sudah tidak rasional di lapangan. Ia mendesak jajaran Pemko, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang menjadi mitra kami di Komisi II, untuk tidak ragu mengevaluasi dan memutus kontrak pihak ketiga.
"Kita tidak bisa terus-menerus menyandera nasib ribuan pedagang UMKM dan membiarkan roda ekonomi kreatif Pekanbaru tersendat hanya karena ketidakmampuan satu pihak. Keputusan Pemko hari ini adalah langkah tegas yang memang kami minta dan kami dukung penuh keberaniannya," ujar Datuk Seri Rizky, Selasa (18/8/2026).
Ia memaparkan, desakan tersebut didasari oleh kajian menyeluruh terkait dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat mangkraknya proyek. Berlama-lama di Tempat Penampungan Sementara (TPS) telah mematikan iklim usaha para pedagang dan menghilangkan potensi pendapatan daerah.
Sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Pekanbaru sekaligus anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, ia menilai, intervensi langsung dari pemerintah daerah adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan iklim usaha serta menyelamatkan para pelaku usaha lokal.
"Ini bukan sekadar hitung-hitungan proyeksi bisnis, ini urusan denyut dunia usaha dan perut masyarakat. Ketika pihak swasta terbukti gagal janji, maka negara, dalam hal ini pemerintah daerah, harus segera mengambil alih kendali. Saya meminta Pemko mengeksekusi pemutusan kontrak ini secepatnya dengan landasan hukum yang tak terbantahkan, agar kita bisa segera beralih pada fase pemulihan ekosistem usaha," tegasnya.
Selain aspek ekonomi, sentuhan nilai historis juga menjadi alasan kuat mengapa ia berada di garda terdepan mendesak pengambilalihan ini. Pasar Bawah memiliki nilai historis yang tak terpisahkan dari denyut nadi kebudayaan Melayu Riau di ibu kota provinsi.
"Sebagai etalase budaya dan sejarah peradaban ekonomi masyarakat Melayu di tepian Sungai Siak, membiarkan Pasar Bawah terbengkalai sama halnya dengan meremehkan marwah kita sendiri. Oleh karena itu, saya berdiri tegak mendesak pemerintah, ambil alih sekarang, amankan hak-hak finansial para pedagang yang sudah masuk, dan mari kita cari skema penyelesaian yang lebih pasti, baik melalui investor yang benar-benar kredibel maupun intervensi APBD. Kami di DPRD dan Kadin akan mengawal proses transisi ini detik demi detik," tutupnya.
