PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun ikut menyoroti dibukanya tempat hiburan Joker Poker Pub dan KTV. Orang nomor satu di Pekanbaru ini mengaku tidak pernah mendapatkan laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait tempat hiburan tersebut.
Sebagaimana diketahui tempat hiburan yang beralamat di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru ini telah resmi dibuka. Padahal sebelumnya gelombang penolakan sudah banyak datang dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari aksi di depan kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru hingga aksi di lokasi tempat hiburan Joker Poker Pub dan KTV tersebut.
"Tentu saya sangat menyayangkan hal ini ya. Bahkan untuk DPMPTSP tidak pernah memberitahu dan tidak pernah berkoordinasi dengan saya selaku kepala daerah terkait tempat hiburan tersebut," ujar Muflihun.
Ia mengatakan seharusnya untuk perizinan yang sifatnya beresiko tinggi, agar sebelum diterbitkan rekomendasi, harus diekspos kepada kepala daerah (Walikota).
"Dan sampai hari ini Pj Walikota tidak pernah diekspose, tak pernah diberitahukan, tak pernah diinformasikan terkait Joker Poker ini," ujarnya.
Oleh karena itu, hari ini ia secara tegas menyampaikan kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH), kejaksaan ataupun kepolisian silahkan diperiksa betul.
"Artinya kita akan tindak tegas juga oknum di DPMPTSP yang tidak sesuai menjalankan aturan perizinan," ucapnya.
Pihaknya bahkan sudah membuat surat resmi untuk menegur kepala DPMPTSP. Kedepan setiap perizinan yang beresiko tinggi harus dikordinasikan dan diekspos kepada kepala daerah.
"Karena ini dampaknya inikan juga ke kepala daerah, padahal kita tidak tahu terkait dengan ini. Kita ingin masyarakat itu nyaman dan tidak gejolak. Untuk itu kita menyampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Saya ulangi lagi bahwa memang kepala DPMPTSP tidak pernah menginformasikan hiburan Joker Poker ini kepada kami," sebutnya.
Ia juga sudah memerintahkan Asisten I Setdako Pekanbaru untuk menggelar rapat dengan pihak terkait agar mengusut kronologis soal tempat hiburan ini.
"Yang kedua kita juga akan menindak tegas oknum-oknum di DPMPTSP yang menyalahi ini. Artinya kita ingin menindak tegas kepada DPMPTSP yang seharusnya mengekspose dan memberitahukan kepada kepala daerah terkait perizinan beresiko tinggi ini. Itu akan kita tindak tegas," ucapnya.
"Saya tegaskan juga selama saya menjabat sebagai Pj Walikota, saya ingin regulasi yang sifatnya ke masyarakat tolong diinformasikan dan diekspose terlebih dahulu kepada saya," imbuhnya.
