PEKANBARU - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) diminta membantu program kerja pemerintah daerah dalam penanganan masalah kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau.
Demikian disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas se-Provinsi Riau tahun 2023, Sabtu (18/2/2023) di Pekanbaru.
Adapun tema yang diambil dalam Raker ini yakni "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem".
Gubri meminta Baznas harus paham dengan tugas dan fungsinya, hingga lebih mendahulukan masalah prioritas dalam menjalankan tugasnya. Kini, penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pemerintah dengan harapan di tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau menjadi nol persen.
Menurutnya, masalah sosial ini dipandang perlu dibantu, sehingga tugas Baznas selain mengumpulkan zakat, juga bisa membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem.
"Jadi tugas Baznas juga membantu pemerintah termasuk pemerintah daerah. Sehingga harapan kami di tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau menjadi nol persen," harapnya.
Gubri menyampaikan, di Riau masih banyak terdapat kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena itu, Baznas juga mempunyai peranan dalam membantu menuntaskan masalah tersebut.
"Pengentasan kemiskinan ekstrem ini bukan hanya tugas bupati atau walikota saja, ini tugas bersama termasuk Baznas" tutupnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Riau, Masriadi Hasan juga mengatakan, bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem juga terdapat dalam tujuan Baznas.
"Bahwa tujuan pengelolaan zakat ini diperuntukkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan," katanya.
