Organisasi Sayap Protes PPP Dukung Ganjar, Begini Respon DPW Riau

Organisasi Sayap Protes PPP Dukung Ganjar, Begini Respon DPW Riau
Ganjar Pranowo saat bersama Presiden Jokowi (foto republika)

PEKANBARU - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Organisasi sayap partai berlambang Ka'bah itu pun memberi reaksi, seperti Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Al Quds di Purworejo-Kebumen, Jawa Tengah.

Menanggapi itu, Sekretaris DPW PPP Riau Afrizal Hidayat, memastikan tak ada perpecahan dari sayap partai PPP di Riau soal dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Ia memastikan, di Riau PPP tetap kompak.

“Di Riau tak ada perpecahan suara seperti itu untuk GPK,” kata Afrizal, Jumat (28/04/2023).

Menurut Afrizal, perpecahan bisa terjadi karena kepengurusan GPK saat ini belum definitif dan masih ada dua kubu di ranah DPP.  Itupun kubu yang satunya sebenarnya bukan masalah calon presiden.

"Hanya komplain masalah kepengurusan baru di DPP,” kata dia.

Sehingga, lanjut dia, untuk GPK yang direstui DPP tetap sejalan dan satu barisan mendukung Ganjar. “Cuma memang belum terbentuk kepengurusan definitif, masih Plt,” kata dia.

Sebelumnya, penolakan GPK itu didasarkan dari penilaian sosok Ganjar Pranowo yang disebut sering nonton film porno dan jauh dari prinsip PPP.

“Menolak dan menentang keputusan DPP PPP karena bertentangan dengan prinsip PPP Partai Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang bertekad untuk terus menerus memperjuangkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai pijakan para ulama istiqomah pendiri PPP," papar Ketua GPK Al Quds, Syaifurrahim.

Menurut GPK Al Quds, Ganjar melanggar syariat, khususnya karena menyaksikan film porno. Mereka juga menilai Ganjar gagal memimpin Jateng dan terlibat kasus korupsi e-KTP.

"Saudara Ganjar Pranowo yang menjadi pilihan PPP terbukti banyak sekali melakukan pelanggaran syariat terhadap agama seperti suka dan bangga nonton video porno tanpa malu. Kemudian selama dua periode memimpin Jawa Tengah belum bisa menyejahterakan rakyat terutama para petani, dan terindikasi terlibat korupsi e-KTP," katanya.

Berita Lainnya

Index