PEKANBARU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang diikuti oleh pemerintah daerah se Indonesia, Senin (15/1/2024). Memimpin rapat tersebut, Irjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan fokus dari rakor hari ini yaitu kenaikan harga dan mengantisipasinya.
"Setiap Senin kita melaksanakan rapat inflasi sebagai evaluasi bahwa ada beberapa hal yang tumpang tindih secara terus menerus. Kita berfokus pada kenaikan harga, yang kedua adalah mengantisipasi," ucapnya.
Tomsi Tohir menyampaikan, ia ingin sebelum harga komponen utama penyebab inflasi mengalami kenaikan, sudah ada antisipasinya. Ia tambahkan, janganlah baru bertindak setelah kejadian.
"Sebelum harga mengalami kenaikan, kita sudah ada antisipasinya. Jangan setelah harga naik, baru seperti pemadam kebakaran," terangnya.
Direktur Pertimbangan Hukum Sila H. Pulungan menyampaikan penyebab inflasi terbesar di tahun 2023. Komponen tersebut adalah perhiasan, rokok, transportasi udara, antisipasi pasokan menjelang hari raya keagamaan, dan komoditas pangan.
Sila melanjutkan, inflasi selanjang tahun 2023 dapat terkendali dengan penutup inflasi di bulan Desember 2023 di kisaran 2.61%. Hal ini dikatakannya merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah.
"Langkah-langkahnya yaitu pemantauan harga dan stok, menjaga pasokan bahan pokok, ini yang dilakukan oleh stakeholder, gerakan menanam," katanya.
Selain itu juga dilaksanakannya pasar murah, melaksanakan sidak agar harga di pasar stabil, merealisasikan Bantuan Tidak Terduga (BTT), dan memberikan Bantuan Sosial (Bansos). Disampaikan bahwa pasar murah bisa dilakukan di masing-masing wilayah.
Rapat tersebut diikuti secara virtual di Kantoe Gubernur Riau oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, dan di dampingi oleh Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, Kepala Biro Perekonomian Alzuhra Dini Alinoni, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau Taufiq OH, serta perwakilan dari Forkopimda dan OPD terkait lainnya.
