PEKANBARU - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan pembiayaan transportasi publik untuk Kota Pekanbaru. Agar, proyek Bus Rapid Transit (BRT) atau angkutan massal berbasis bus dengan mobilitas cepat bisa segera diangsur.
Koordinator Sumatera Direktorat Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Bintang Wananda dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Hotel Grand Central Pekanbaru, Senin (5/2), mengatakan, penduduk Pekanbaru sudah mencapai 1,4 juta jiwa. Maka, konsentrasi pada transportasi publik diperlukan.
"Kami sedang mengusulkan daftar proyek prioritas untuk pembiayaan transportasi publik. Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) sudah ada dari The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/GIZ (perusahaan internasional milik Pemerintah Jerman)," ujarnya.
Kelembagaan pengelolaan BRT dan pembangunan koridor sebaiknya mulai dicicil. Sebab, pihak Korea Selatan dan Jepang melihat pertumbuhan ekonomi cukup baik di tengah pandemi Covid-19 di Sumatera. Pertumbuhan penduduk juga masih bisa dikontrol guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Pemko Pekanbaru membutuhkan waktu untuk mewujudkan Bus Rapid Transit (BRT) atau angkutan massal berbasis bus dengan mobilitas cepat. Meski begitu, Pemko Pekanbaru telah memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur soal transportasi massal.
"BRT memang cita-cita jangka panjang. BRT ini kemungkinan bisa tercapai 5 hingga 10 tahun ke depan," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Selasa (6/2).
Minimal, Pemko Pekanbaru sudah meletakkan dasar-dasarnya, baik dari sisi perencanaan, regulasi, dan lain-lain. Berkaitan dengan transportasi massal, Pemko Pekanbaru sudah memiliki perda.
"Kami satu-satunya yang sudah memiliki perda transportasi massal di Indonesia," ucap Indra Pomi.
