PEKANBARU - Pemerintah Daerah Provinsi Riau telah memulai proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025. Tahapan awal ini merupakan bagian penting dalam siklus penganggaran daerah, yang akan menentukan alokasi sumber daya keuangan untuk berbagai program dan kegiatan di wilayah Riau pada tahun mendatang.
Menurut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra SE, proses penyusunan APBD murni 2025 telah dimulai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Riau. Badan ini bertanggung jawab untuk menyusun rancangan awal APBD sebelum diajukan ke tahap selanjutnya.
Saat ini, pihak terkait sedang menyelesaikan tahapan finalisasi Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) untuk tahun 2025. RKPD ini akan menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
Setelah RKPD selesai disusun, langkah berikutnya adalah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau tentang APBD Riau tahun 2025. Pergub ini akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran tersebut.
Selanjutnya, pemerintah provinsi akan menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dokumen ini akan disampaikan kepada DPRD Riau untuk dibahas dan disepakati bersama, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi APBD yang definitif.
Meskipun prioritas anggaran APBD Riau 2025 masih dalam tahap pembahasan, Indra SE menyampaikan bahwa fokus utama akan tetap diberikan pada sektor infrastruktur dan pengeluaran mandatori seperti pendidikan. Penekanan pada infrastruktur bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, sementara alokasi untuk pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
