PEKANBARU - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau masuk dalam kategori terendah di nasional. Untuk meningkatkan realisasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Pemprov segera menyelesaikan APBD Perubahan.
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis mengatakan, rendahnya realisasi APBD karena masih menunggu anggaran perubahan. Untuk itu, dia berharap, pembahasan anggaran perubahan dapat dilakukan segera.
"Nanti kan ada perubahan, dan kita masih menunggu (APBD) perubahan. Karena sekarang sedang dapam penyusunan oleh pemerintah kan," ujar Budiman, Rabu (21/5/2025).
Dengan anggaran perubahan, dia berharap defisit-defisit yang dialami Pemprov Riau dapat diselesaikan. Seperti tunda bayar kegiatan tahun 2024 lalu, agar segera dibayarkan.
"Kita berharap tunda bayar dapat diselesaikan dan program-program dapat dijalankan. Karena masyarakat menunggu, jalan-jalan pada rusak, begitu juga di sisi pendidikan yang butuh perhatian," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh berhenti dalam membangun daerah. Bagaimana pun, kata Budiman, Gubernur harus berusaha untuk mengatasi masalah ini.
"Kita dari dewan akan mendorong Gubernur dan mengawasi bagaimana kedepan APBD ini berjalan, mudah-mudahan hutang piutang yang tunda bayar itu vepat diselesaikan," pintanya.
Untuk itu pihaknya mendorong agar tunda bayar tersebut dapat diselesaikan. Karena ini akan berdampak kepada kontraktor yang hampir setahun belum dicairkan.
"Kasihan kita kontraktor yang menggunakan dana bank, pihak ketiga yang sudah mau setahun belum dibayarkan," sebutnya.
Sesuai waktu yang diberikan, APBD Perubahan paling lambat disahkan pada Juni. Oleh karena itu, dia berharap paling lambat awal bulan Juni mendatang, usulan APBD Perubahan sudah masuk ke DPRD Riau.
