Hasil Rakerda DPD REI Riau, Awal Oktober Rumah Subsidi Sudah Bisa Akad

Hasil Rakerda DPD REI Riau, Awal Oktober Rumah Subsidi Sudah Bisa Akad
Gubernur Riau Syamsuar di dampingi Ketua DPD REI Riau Nurzafri, Bendahara Yendrizal SE MM, perwakilan Kementrian PUPR, memukul gong pembukaan Rakerda DPD REI Provinsi Riau, Selasa (24/9) di hotel Pangeran Pekanbaru.

CELOTEHRIAU.COM - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (24/9/2019) berjalan sukses. Sejumlah agenda yang menjadi fokus pembahasan, juga sudah disampaikan para peserta.

Terutama sudah habisnya kuota subsidi pemerintah, untuk pembiayaan perumahan, yang menyebabkan penyaluran kredit perbankan untuk segmen ini mandeg. Padahal, pasar hunian bersubsidi tergolong gemuk, dan seharusnya dapat menjadi tumpuan pertumbuhan kredit perbankan.

Hadir dalam Rakerda tersebut yakni Ketua DPP REI yang diwakili Wakil Ketua Bidang Perizinan T Junaidi, Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, M Yusuf Hariadi, Ketua DPD REI Riau Nurzafri SE,  pengembang senior yang juga Bendahara REI Yendrizal SE MM, senior REI H A Tambi, beberapa kepala daerah di Riau, perwakilan DPD REI se-Indonesia, organisasi perumahan, serta mitra kerja REI yakni Perbankan, BPN, PLN dan lainnya. 

Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR, M Yusuf Hariadi menjelaskan, bahwa pihaknya sudah mengetahui habisnya kuota rumah subsidi sebanyak 14 ribu se-Indonesia, terutama di Provinsi Riau sejak pertengahan tahun 2019 lalu. Namun kuota 14 ribu unit tersebut untuk seluruh-Indonesia.

"Dulu kita tak mengenal istilah kuota, entah dari mana sumbernya, yang pasti LPDPP (Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan), bekerjasama dengan perbankan mengatasi hal ini. Nanti pasti akan disalurkan lagi," sebut M Yusuf.

Diakuinya, alokasi subsidi LPDPP sangat terbatas. Tahun 2019 ini saja untuk BTN hampir 120 ribu se- Indonesia. "Itu tadi, kami tetap menampung aspirasi dari assosiasi seperti dari REI Riau ini. Dengan kondisi sekarang, kebutuhan alokasi LPDPP, berarti pemerintah harus menambah anggaran subsidinya," katanya menegaskan.

Sejauh ini, Kementerian PUPR sudah melakukan pendekatan terhadap persoalan ini. Hasilnya , untuk tahun 2019 ini, akan ditambah alokasi subsidi perumahan sebanyak Rp 2 triliun untuk seluruh Indonesia. Jika totalkan dapat lah subsidi rumah MBR sekitar 20 ribu unit.

Mekanismenya, tambah M Yusuf, tidak bisa dibayarkan langsung pemerintah. Tapi ditalangi dulu oleh perbankan. Tahun depan/ 2020 baru dibayarkan pemerintah kepada perbankan. Lalu kapan realisasi bisa akadnya rumah subsidi yang sudah dibangun pengembang di Riau?

"Janji Pak Presiden Jokowi, dua pekan setelah pertemuan kami (Kementerian PUPR dan Keuangan), pada pertengahan September lalu. Atau awal Oktober lah bisa akad rumah subsidi," sebut M Yusuf berjanji.

Rencananya, dalam pekan ini Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, serta assosiasi REI, akan menggelar pertemuan di Jakarta, untuk memvalidasi persoalan rumah subsidi ini. Pertemuan ini untuk menyepakati tambahan dana talangan ke perbankan. "Mudah-mudahan tak ada kendala, ada titik kata sepakat, agar segera akad," harapnya.

Terhadap hasil Rakerda ini, Kementerian PUPR meminta kepada DPD REI Riau, agar segera mengkonsolidasikan ke anggotanya. Harga rumah dari pemerintah Rp 140 juta, jangan sampai mengurangi mutu. Sebagai assosiasi terbesar, lakukan pembinaan kepada anggota dalam rangka pembangunan rumah untuk masyarakat yang berkualitas. 

"Kami juga berpesan kepada pemerintah daerah sebagai perpanjangtangan pemerintah pusat, agar harus bersinergi. Dampingi pelaku pembangunan untuk memastikan ketersediaan perumahan. Terutama membantu mereka untuk memudahkan perizinan," pungkasnya. 

Berita Lainnya

Index