PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk memastikan kebijakan mandatori Pemerintah Pusat bisa terlaksana.
Kebijakan mandatori Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.
"Perlu kita ingatkan kepada seluruh OPD terkait kewajiban-kewajiban yang sifatnya mandatori program nasional seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih harus dipastikan semua harus berjalan dengan baik," pinta Syahrial Abdi, Kamis (25/9/2025).
Dengan begitu, lanjut Syahrial, diharapkan urusan-urusan mandatori tersebut bisa disinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Jika membutuhkan anggaran yang sifatnya harus budget sharing, silahkan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau," ujarnya.
Menurutnya, dukungan daerah sangat penting dalam mensukseskan program nasional MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih tersebut.
"Sehingta program strategis nasional itu bisa berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sesuai apa yang dicita-citakan bapak Presiden," ungkapnya.
Untuk diketahui, program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah.
Sedangkan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan ekstrem dengan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian generasi muda.
Sementara Koperasi Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memutus rantai distribusi yang merugikan petani dan konsumen, sekaligus menciptakan pusat ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.
