Walikota Pekanbaru Firdaus Temui Wakil Presiden Jusuf Kalla Bersama Pengurus APEKSI

Senin, 02 September 2019 - 01:34:23 WIB Cetak

Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menggelar audiensi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bertempat di Istana Wakil Presiden

PEKANBARU - Sebanyak 12 Walikota di Indonesia yang merupakan Ketua dan pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), menggelar audiensi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bertempat di Istana Wakil Presiden Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Walikota Pekanbaru, Firdaus yang juga Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I Apeksi Sumatera yang turut hadir pada audiensi itu mengatakan, pertemuan bersama Wapres tersebut bertujuan menyampaikan hasil Raker Apeksi di Semarang pada Juli lalu.

"Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi (hasil Raker Apeksi), pertama tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," katanya.

Dalam audiensi itu, sebut Firdaus, Wapres Jusuf Kalla mengatakan jika BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit atau kekurangan kas setiap tahunnya. "Bahkan tahun ini, kata Wapres defisitnya diperkirakan sekitar Rp40 triliun," katanya lagi.

Karena itu, Wako tegas mengatakan, Apeksi menilai perlu segera dicarikan jalan keluar untuk menangani persoalan yang dialami BPJS Kesehatan. Pasalnya, subsidi yang diberikan kepada BPJS Kesehatan tidak hanya memberatkan APBN akan tetapi juga membebani APBD.

"Jadi itu yang kita diskusikan, bagaimana penanganan BPJS ini," singkatnya.

Dari penjelasan Wapres, sambung Walikota, BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan terbesar di dunia dengan premi atau iuran yang murah karena mendapat subsidi dari pemerintah.

"Sementara lingkup layanannya sangat luas, sehingga itu mengakibatkan terjadinya defisit yang cukup besar setiap tahun," ujarnya menambahkan.

Untuk itu, kata Walikota, Pemerintah Pusat bakal mengevaluasi pola pengelolaan keuangan yang sejauh ini diterapkan di BPJS Kesehatan.

"Sekarang formulasi barunya sedang disusun Pemerintah Pusat. Apakah (subsidi) dibebankan lagi ke APBN dan APBD atau seperti apa. Juga premi yang diberikan kepada masyarakat, ini juga harus dipertimbangkan," terang walikota.

"Karena menurut Wapres, kalau polanya tetap dipertahankan, tidak dilakukan peninjauan, perubahan kebijakan, maka subsidi dan defisit akan semakin besar," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di setiap kelas. Kenaikan iuran ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan guna menghindari defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan.

Untuk kelas mandiri I diusulkan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per orang per bulan. Kemudian kelas mandiri II dari Rp59 ribu naik menjadi Rp110 ribu, dan kelas mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per orang per bulan. Saat ini, usulan itu masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo. (ADVERTORIAL-HUMAS)



Tulis Komentar +
Berita Terkait+