PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih membahas rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pasalnya, pemotongan tunjangan tersebut dilakukan sebagai upaya penghematan anggaran ditengah kondisi defisit anggaran yang terjadi saat ini.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, pihaknya saat ini masih terus mengupayakan agar TPP ASN Pemprov Riau tidak dipotong. Hal tersebut juga karena berkaitan dengan kesejahteraan pegawai dan juga perekonomian daerah.
"Kami masih terus bahas terkait rencana pemotongan TPP ASN tersebut, kita juga melihat kemampuan keuangan daerah hingga akhir tahun," katanya.
Untuk saat ini, pihaknya bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga rencana pemotongan TPP tersebut bisa saja dibatalkan. Namun jika ternyata target dari pendapatan tidak tercapai, maka salah satu pilihan yang akan diambil adalah pemotongan TPP ASN.
"Jadi sampai sekarang rencana itu masih dinamis. Terkait rencana besaran pemotongan TPP itu juga masih dinamis, tergantung proyeksi pendapatan tersebut," terangnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto berencana menurunkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) nya. Pemotongan TPP ini dikarenakan pendapatan daerah yang tidak tercapai maksimal.
"Untuk TPP karena pendapatan kurang, saya minta maaf ke ASN dan istri-istrinya terpaksa dipotong pendapatannya," sebutnya.
Meskipun demikian, jika nantinya pendapatan daerah kembali normal. Ia memastikan akan ada kenaikan kembali pada TPP ASN tersebut. Karena itu ia meminta kerja sama antar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dapat mengejar pendapatan asli daerah.
"Apabila pendapatan naik, wajib TPP akan naik kembali. Tapi berapa besarannya naik saya lihat sama Pak Sekda dan Asisten III nanti dihitung," ujarnya.
Plt Gubri menjelaskan, kondisi pendapatan APBD Riau hingga akhir tahun 2025 ini diprediksi mengalami penurunan sekitar Rp1,1 triliun. Sehingga perlu diambil kebijakan khusus di lingkungan Pemprov Riau.
"Pendapatan kita diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp1,1 triliun. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian," tukasnya.
