JAKARTA - Lancarnya proses pembangunan di suatu daerah tidak lepas dari beberapa pilar, mulai dari pemerintahan hingga yudisial. Namun hal tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab Walikota, melainkan peran penting dari Sekretaris Daerah (Sekda).
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs Hadi Prabowo MM dalam audiensi Asosasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Rabu (27/11/2019) di Jakarta. Disebutnya, tugas Sekdako itu bagaimana memaksimalkan peranan koordinasinya dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dia juga melihat, tidak berjalannya APIP dan APH ini karena tidak adanya koordinasi sekda.
"Saya berpengalaman di daerah 7 tahun sebagai sekda Provinsi Jawa Barat. Masalah percepatan pembangunan itu adalah peran dari sekda sebagai sekretaris Forkopimda. Jika tidak jalan, bearti ada yang salah dengan sekdako-nya. Walikota bisa mengevaluasi kinerja dari sekdako," ujar Hadi didepan rombongan pengurus APEKSI.
Hal tersebut juga, tambah Hadi, sesuai arahan dari Mendagri Jendral Pol Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PHD bagaimana pemerintah kota dapat mempercepat proses pembangunan di daerahnya. Sementara itu, terkait adanya ASN yang terkena kasus hukum, hal itu menjadi dilematis sendiri bagi walikota. Untuk itu, Tito meminta ke seluruh Wali Kota agar berkonsultasi dengan instansi penegak hukum, jika perlu sampai ke tingkat Mahkamah Agung.
Audiensi ini di hadiri oleh Ketua APEKSI Hj Airin Rachmi Diany SH MH (Wali Kota Tangerang Selatan) beserta Wakil Ketua, Ketua Korwil I Dr H Firdaus ST MT (Wali Kota Pekanbaru), ketua Korwil II Drs H SN Prana Putra Sohe MM ( Wali Kota Lubuk Linggau), ketua Korwil III Drs H Haryadi Suyuti (Wali Kota Yogyakarta), ketua Korwil IV Dra Hj Dewanti Rumpoko MSi (Wali Kota Batu), ketua Korwil V Ibnu Sina Spi Mau (Wali Kota Banjarmasin), ketua Korwil VI Richard Lahunapessy SH (Wali Kota Ambon).
"Terimakasih kepada Mendagri beserta jajaran dengan respon yang sangat positif, mudah-mudahan kedepan akan lahir kebijakan-kebijakan yg memberikan kemudahan tentang pelaksanaan tata cara pemerintahan dan juga dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat" ujar Wako.
