JAKARTA - Bahas sejumlah persoalan terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Walikota Pekanbaru, Firdaus hadir dalam audiensi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Jakarta, Rabu (27/11/2019) kemarin. Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Apeksi seluruh Indonesia.
Rombongan diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian didampingi sejumlah dirjen di Kementrian Dalam Negeri.
Usai pertemuan, Firdaus menyampaikan bahwa topik yang dibahas adalah hasil rapat rekomendasi APEKSI beberapa waktu lalu. Topik tersebut di antaranya upaya meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Khususnya bagaimana rekrutmen aparatur. Baik rekrutmen ASN atau pun P3K," katanya.
Firdaus menyebut ada keraguan sejumlah kepala daerah khususnya para walikota terkait rekrutmen tersebut. Bahasan lainnya yakni penguatan Audit Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) dan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
"Ada juga sejumlah permasalahan yang terjadi di daerah juga jadi bahasan dalam pertemuan ini," ujarnya.
Audiensi ini juga membahas tentang aparatur yang terkena kasus hukum. Khususnya oknum aparatur yang terjerat tindak pidana korupsi.
"Mereka nantinya tidak cuma di nonaktifkan, tapi juga di berhentikan secara tidak hormat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyebut dalam pertemuan tersebut, hal yang dibahas yakni terkait Rekomendasi Rakernas yang telah dilaksanakan di Semarang beberapa waktu lalu.
"Tentunya kami menyampaikan rekomendasi saat Rakernas kemarin di Kota Semarang dan Alhamdulillah Pak Mendagri menyambut baik beberapa saran dan masukan tentunya," katanya.
Airin menambahkan, apa yang menjadi kebijakan Kemendagri dan Kementerian terkait, berkenaan dengan rekomendasi dari APEKSI tersebut dikembalikan pada Kemendagri dan akan dikoordinasikan lebih lanjut.
"Apa yang menjadi kewenangan beliau atau ada kewenangan dari Kementerian terkait yang akan dikoordinasikan oleh beliau sebagai Mendagri, misalnya saja soal dana kelurahan," pungkasnya. (ADVERTORIAL)
