Dari Rakornas Karhutla 2020,  Ada Karhutla, Jabatan Dipertaruhkan

Kamis, 06 Februari 2020 - 21:13:49 WIB Cetak

Presiden RI Joko Widodo dan Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSI saat berbincang bincang usai rakornas karhutla di Istana Negara Kamis 6 Februari 2020(ISTIMEWA)

CELOTEHRIAU.COM( PEKANBARU)-Presiden RI Joko Widodo menyebut kan, aturan dalam karhutla belum berubah. Jika di suatu daerah terjadi kebakaran, lalu membesar, tidak bisa dikendalikan, maka Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, hingga Kapolres siap-siap untuk dicopot.

''Aturannya masih seperti dulu. Kalau ada api, lalu membesar, saya akan tanya, sudah dicopot belum,'' tegas Presiden pada Rakornas Karhutla 2020 di Istana Negara Kamis (6/2/2020)

Presiden mengakui setiap tahun digelar rakornas karhutla. Namun nyatanya karhutla masih aja terjadi.

Berkaca pada tahun 2015 lalu, Karhutla yang terjadi kebakaran cukup luas. Lalu tahun 2016 menurun, 2017 lebih kecil lagi. Tapi 2018 karhutla membesar lagi. Bahkan 2019 semakin meningkat. 
''Ini ada apa,'' tanya Presiden dengan mimik serius.

Sesuai data, 2015 hutan yang terbakar seluas 2.611.411 ha, 2016 turun jadi 438.363 ha. 2017 turun lagi jadi 165.484 ha. 2018 naik jadi 510.564 ha. Lalu 2019 meluas jadi 1.592.010 ha.

Presiden pada kesempatan itu mengingatkan daerah-daerah yang rawan karhutla seperti Riau, Aceh, Jambi, Sumut, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng dan daerah lainnya. 

''Saya ingatkan, hati-hati,'' ucapnya.

Dalam mengantisipasi karhutla, Presiden meminta agar seluruh infrastruktur yang ada dimanfaatkan. 

Di Indonesia tersedia jaringan pemerintah hingga tingkat desa. Oleh karena itu semuanya harus bersinergi. TNI, Polri, Pemda hingga komponen masyarakat peduli karhutla harus bekerja secara bersama-sama.

Pada Rakornas Karhutla 2020 ini Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi  hadir bersama  Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi SH SIK MSi, Danrem 031 WB Brigjend Mohammad Fadjar MPICT dan Kepala BNPB Riau Edwar Sanger SH MSi.

Ya dalam rakornas itu, Presiden Jokowi mengumpulkan para kepala daerah dari daerah-daerah yang selama ini rawan karhutla. Selain , para bupati, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres hingga Kepala BPBD dari berbagai daerah turut hadir.

Selain mendengarkan laporan dari Menko Polhukam, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan arahan kepada para undangan.

Para gubernur yang diundang juga diminta menyiapkan laporan secara tertulis dan disampaikan kepada Menko Polhukam.

Sebelumnya dalam Rakornas Penanggulangan Bencana yang digelar BNPB di Sentul Selasa, (4/2/2020), Presiden Jokowi mengingatkan kewaspadaan daerah terkait karhutla.

Presiden memerintahkan agar setiap muncul satu titik api (hotspot) segera dipadamkan. Jangan sampai menjalar jadi dua, tiga dan seterusnya. ''Aceh, Riau, hati-hati. Kalau muncul satu (titik api), segera padamkan. Jangan sampai jadi dua apalagi tiga. Hati-hati,'' kata Presiden ketika itu.

Jokowi menegaskan, bahwa Karhutla yang terjadi selama ini 99 persen disebabkan ulah manusia. Dari data yang ia terima, 80 persen lahan yang sudah terbakar setelah itu menjadi kebun.

''Karena landclearing yang paling murah itu ya membakar. Makanya reward & punishment harus ditegakkan. Siapapun pemiliknya,'' tegas Presiden pada Rakornas.



Baca Juga Topik #nasional+
Tulis Komentar +
Berita Terkait+