CELOTEH RIAU--Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Wahyu Sakti Trenggono mengatakan perang yang terjadi saat ini tak selalu berupa serangan militer dan fisik.
Menurutnya, di era modern saat ini menggeser kedaulatan negara tak hanya dilakukan melalui perang militer, tetapi justru melalui gempuran budaya dari negara lain.
Hal ini dikatakannya saat merespons polemik wacana penerapan pendidikan bela negara di kampus dan sekolah.
"Misalnya tempur, perang dengan senjata, bukan. Serangan itu macam-macam, melalui sosial media juga bisa, dan seterusnya," kata Trenggono saat melakukan wawancara yang disiarkan melalui platform radio, Rabu (19/8).
Dia mencontohkan dengan budaya musik dari luar yang membanjiri Indonesia. Sementara, banyak musisi dalam negeri yang justru tak terlalu mendapat tempat dari para pendengar Indonesia.
Tak hanya soal musik dan budaya, dari jenis makanan pun perang dan jajahan ini dengan mudah masuk tanpa disadari.
"Misalnya, ini contoh saja. Waduh, musik-musik Indonesia tidak mendapatkan tempat, lalu kemudian dibanjiri dengan musisi-musisi dari luar. Lalu kemudian misalnya buah-buahan Indonesia tidak mendapat tempat, tapi dibanjiri di pasar dengan produk-produk dari luar. Itu serangan," tutur Trenggono mencontohkan.
Atas dasar ini, kata Trenggono, program bela negara mulai dicanangkan. Selain sebagai salah satu bentuk amalan dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, program ini juga dilakukan untuk menanamkan rasa cinta terhadap Tanah Air sedini mungkin.
Program Bela Negara, kata Trenggono, juga tak selalu dilakukan dalam situasi perang. Kata dia, Bela Negara justru harus dilakukan bahkan di negara damai sekali pun.
"Jadi memang bela negara tidak bisa kita bilang, kok seolah perang, bukan. Jadi bela negara ya kita harus berperilaku baik dan seterusnya," kata dia.
?Foto: CNN Indonesia/Laudy Gracivia
Trenggono memastikan program Bela Negara yang rencananya akan mulai diterapkan di lingkungan kampus ini tak akan menjadi program yang wajib dilakukan para mahasiswa. Program ini sifatnya sukarela siapa saja berhak untuk tidak mengikuti program tersebut.
"Kalau sifatnya itu pemaksaan, eranya sepertinya sudah tidak pas. Dan saya kira, pola-pola yang istilahnya diwajibkan sih tidak pas. Menurut pandangan saya begitu," kata dia.
