PEKANBARU - Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tampak lesu dan tak bergairah saat menjalani rutinitas di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru di Tenayan Raya. Penyebabnya, bukan karena sedang berpuasa di Bulan Ramadhan, melainkan karena tak kunjung cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tahun 2021.
Sebagian ASN berpendapatan minim dan tidak memiliki usaha lain, TPP menjadi sebuah harapan setiap bulannya selain tentunya gaji pokok. Bahkan, banyak ASN yang hanya berharap dan bertumpu di TPP karena gaji pokok sudah terpotong habis karena pinjaman di Bank.
Keresahan para pegawai sangatlah wajar karena tak kunjung adanya kepastian kapan pencarian TPP akan segera dibayarkan. Padahal, tambahan penghasilan itu dipakai untuk menambal kebutuhan sehari-hari.
“Biasanya sebulan dapat TPP. Ini sama sekali belum ada tanda-tanda cairnya penghasilan yang kami harapkan untuk keberlangsungan menyambung hidup di bulan puasa,” ujar salah satu ASN Golongan III yang meminta namanya tak disebutkan.
Ia menceritakan, selain untuk membeli kebutuhan dapur saat Ramadan, TPP sangat diharapkan untuk kebutuhan operasional menuju ke kantor di Tenayan Raya. “Ke kantor juga perlu minyak untuk kendaraan. Kalau TPP tak cair-cair, terus kami ke kantor pakai apa? Sementara yang kami punya hanya sepeda motor,” keluhnya lagi.
Sementara itu, salah satu tenaga kesehatan di Pekanbaru menyebutkan jika tahun kemarin, TPP di Pemko Pekanbaru hanya dibayarkan 9 bulan dari total 12 bulan.
“Tahun kemarin hanya 9 bulan. 3 bulan lagi hilang. Hidup sudah pahit sekali dampak tak kunjung cairnya TPP ini. Sementara pejabat terkait belum ada yang bisa memberikan kepastian kapan TPP akan segera dicairkan,” ujarnya.
Ditempat terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Syoffaizal saat dikonfirmasi terkait kapan TPP bagi ribuan ASN di Pemko Pekanbaru akan segera dicairkan hanya menjawab singkat.
“TPP sudah kita cairkan 2 bulan,” singkatnya.
Saat ditanyakan OPD mana saja yang TPP nya sudah dicairkan oleh BPKAD Kota Pekanbaru, mantan Asisten I Setdakab Kuansing menyebutkan tentunya OPD yang sudah menyelesaikan refocusing anggaran terlebih dahulu.
“Bagi OPD yang sudah refocusing anggaran, berarti sudah bisa menginput ke SIPD dan sudah bisa mengajukan Surat Perintah Membayar. Nah, saat ini baru Inspektorat yang sudah selesai. Mungkin yang lain segera menyusul,”pungkasnya.
