Komisi II DPRD Pelalawan Merasa Dilecehkan 'Diamplopin' PT MSP Saat Kunlap

Selasa, 04 Mei 2021 - 17:45:55 WIB Cetak

PELALAWAN- Komisi II DPRD Pelalawan mengaku mendapatkan pelecehan dari Kepala Tata Usaha (KTU) PT PT Mitra Sari Prima ketika melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) perusahaan tersebut, Selasa (4/5/2021) yang berlokasi di desa Segati, Kecamatan Langgam.

Aksi pelecehan delegasi Komisi II ini, dipicu lantaran, KTU perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit menyodorkan amplop diduga berisikan uang. Pemberian amplop itu diduga lantaran, manajemen tidak mampu memberikan data berkaitan dengan operasional perusahaan.

"Kami betul-betul merasa dilecehkan, ketika usai pertemuan dengan manajemen perusahaan, kita disorongkan, satu buah amplop putih, berisi uang, lantaran saat itu KTU perusahaan menyebut ini uang minyak, namun kita tolak, lantaran yang kita butuhkan data, bukan uang. Kami kesal lantaran amplop itu diberikan ditengah orang banyak," terang Ketua Komisi II DPRD Pelalawan, Abdul Nasib, SE, usai melakukan Kunlap.

Kunlap ini kata Abdul Nasib adalah resmi disertai surat resmi yang ditanda tangani Ketua DPRD Pelalawan. Tujuan Kunlap ini sebutnya, sesuai dengan Tupoksi komisi II, terutama menyangkut, monitoring berkaitan monitoring pengelolaan limbah B3 dan berbagai hal, menyikapi banyak laporan yang masuk.

Rombongan Komisi ll DPRD dipimpin oleh Ketua Abdul Nasib beserta anggota dewan lain yakni Sukardi SH, Sunardi, dan Yulmida, berikut pendamping komisi.

Abdul Nasib menuturkan, setelah tiba di perusahaan mereka diterima di kantor PT MSP dan disambut oleh Kepala Tata Usaha (KTU) PT MSP bernama Ramli beberapa stafnya.

Wakil rakyat mulai mempertanyakan beberapa jam terkait operasional perusahaan sawit itu. Di antaranya kapasitas produksi PMKS PT MSP dalam satuan ton per jam. Kemudian perhitungan jumlah limbah yang dihasilkan dari produksi setiap hari.

Termasuk juga cara pengolahan dan kapasitas air bawah tanah yang diserap perusahaan untuk kebutuhan operasional pabrik.

Wakil rakyat juga mempertanyakan realisasi program Community Social Responsbility (CSR) yang dilaksanakan selama tahun 2020 dan rencana program CSR pada tahun 2021 ini.

Selain itu, rombongan legislator ingin mengklarifikasi adanya dugaan PT MSP yang menerima buah kelapa sawit dari kebun ilegal yang berdiri di atas lahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Kemudian perhitungan jumlah limbah yang dihasilkan dari produksi setiap hari. Termasuk juga cara pengolahan dan kapasitas air bawah tanah yang diserap perusahaan untuk kebutuhan operasional pabrik.

Wakil rakyat juga mempertanyakan realisasi program Community Social Responsbility (CSR) yang dilaksanakan selama tahun 2020 dan rencana program CSR pada tahun 2021 ini.

Selain itu, rombongan legislator ingin mengklarifikasi adanya dugaan PT MSP yang menerima buah kelapa sawit dari kebun ilegal yang berdiri di atas lahan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

"Karena kita dengar PT MSP menerima buah sawit dari kebun yang ada di TNTN sangat santer isunya. Kita ingin meminta penjelasan juga tentang itu," terangnya.

Namun dalam diskusi dan permintaan data itu, pihak PT MSP tidak bisa menerima data-data yang dimaksud dengan alasan semua dokumen itu berada di kantor pusat yang terletak di Kota Pekanbaru.

Alhasil Komisi II DPRD Pelalawan berjanji akan mengirimkan stafnya beberapa hari ke depan untuk meminta sejumlah dokumen tersebut.

Selanjutnya, pertemuan ditutup dan saat rombongan dewan hendak pulang, pihak PT MSP menyodorkan amplop yang diduga berisi uang dengan alasan untuk pengganti uang minyak mobil anggota dewan.

Merasa terkejut dengan sikap manajemen PT MSP, Abdul Nasil spontan mengembalikan amplop tersebut. Dia juga menegaskan pihaknya tidak membutuhkan sejumlah uang tersebut dan hanya ingin Kunker serta meminta data. "Kami merasa dilecehkan secara pribadi maupun dari segi lembaga DPRD,” ujarnya.

“Mereka berupaya memberikan uang ke kami, berarti ada yang salah dari mereka. Ini akan kita usut,"imbuhnya.

Pihaknya akan mengagendakan pemanggilan PT MSP untuk hearing di kantor DPRD Pelalawan dalam bulan ini. Untuk mengungkap data-data yang diminta saat kunjungan kerja tersebut.

Selain itu, wakil rakyat ingin menghilangkan asumsi perusahaan di Kabupaten Pelalawan yang menilai anggota dewan dari segi materi saat datang berkunjung.

Sementaa itu dikonfirmasi terpisah, KTU PT MSP Ramli membenarkan adanya kunjungan dari Komisi ll DPRD Pelalawan ke perusahaannya. Ia juga mengamini jika agenda Kunker terkait limbah B3 serta seputar operasional perusahaan.

Pihaknya memberikan jawaban dan data atas pertanyaan para anggota dewan yang datang. "Mereka bilang nanti ada stafnya yang meminta data tersebut. Nanti dilihat dulu apa datanya. Setelah itu mereka pergi," kata Ramli.

Sebagai bentuk perhatian perusahaan, Ramli membenarkan jika pihaknya menyodorkan sejumlah uang di dalam amplop sebagai pengganti BBM rombongan yang sudah jauh-jauh datang dari Pangkalan Kerinci ke Desa Sehati Kecamatan Langgam.

Hal itu dinilainya wajar dan bukanlah hal yang melanggar aturan. "Apa saya salah jika memberikan uang minyak kepada mereka. Dalam pertemanan itu biasa dan jika saya dikorbankan disini, tidak masalah," tandasnya.***(bri)



Tulis Komentar +
Berita Terkait+