PEKANBARU - Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil dibuat jengkel oleh Kepala Dinas Pendidikan, Ismardi Ilyas. Hal ini disebabkan karena Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kota Pekanbaru tidak diperhatikan oleh Disdik Pekanbaru.
Jamil menyebutkan, seharusnya keberadaan penilik harus masuk dalam unsur prioritas, dalam kegiatan di Disdik. Namun semuanya tergantung kekuatan anggaran. Termasuk halnya juga untuk penambahan jumlah penilik, kendaraan operasional, serta tukin.
"Yang pasti, saya akan panggil Kadisdik Pekanbaru, untuk mendapatkan jawaban komprehensif," janji Sekko.
Sebelumnya, Ikatan Penilik mengadukan nasibnya, ke DPRD Pekanbaru, Selasa (31/8/2021). Kedatangan para penilik yang jumlahnya 13 orang ini, langsung disambut baik Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos, di ruang fraksi.
Seperti diketahui, penilik adalah tenaga kependidikan, dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki PNS.
Sementara tugas pokoknya yakni, melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.
Penasehat IPI Pekanbaru Khairunnisa menjelaskan, bahwa tujuan pihaknya datang ke DPRD Pekanbaru, menyampaikan keluhan yang dirasakan penilik selama ini. Terutama mengenai kesejahteraan yang selama ini didapatkan, tak sesuai dengan kinerja penilik.
"Memang kami diberikan tunjangan kinerja (tukin), tapi tak sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Tahun 2018, kami disuruh menyusun analisa jabatan (anjab). Jadi masing-masing penilik mempunyai jumlah jam kerjanya. Setelah itu, tahun 2019, tukin kami naik sesuai dengan pangkat dan golongan sekitar Rp 8 juta," terang Khairunnisa yang diamini penilik lainnya.
Setelah empat bulan berjalan, masih keterangan Khairunnisa, tukin mereka turun jadi Rp 4 juta, dengan alasan yang tidak diketahui secara pasti.
"Kemudian turun menjadi Rp 2 juta, sampai saat ini. Jadi, kesejahteraan kami ini memang tak diperhatikan. Padahal kerja kami 24 jam, dan keberadaan kami merupakan ujung tombak pendidikan Nonformal. Merekrut anak-anak yang putus sekolah, paket A, paket B dan paket C. Bagaimana mereka bisa sekolah, kursus dan lainnya," terangnya Lirih.
Dijelaskannya, jumlah penilik Kota Pekanbaru saat ini 13 orang, yang di tempatkan UPTD masing-masing Kecamatan. Sesuai pemetaan dan jumlah ideal, harusnya minimal 3 orang penilik untuk satu kecamatan. Jika dikalikan 15 kecamatan di Kota Pekanbaru, maka harus 45 penilik.
"Kami sudah melaporkan ke Dinas (Disdik), tapi belum direspon. Sudah masuk surat 3 bulan. Kami belum pernah tatap muka dengan Kadisdik Pekanbaru sekarang (Ismardi Ilyas)," tambahnya.
Selain meminta tambahan tunjangan, para penilik ini juga mengharapkan, ada bantuan kendaraan operasional. Karena sampai saat ini, penilik bekerja memakai kendaraan pribadi. Apalagi lokasi kerja para penilik ini sangat berjauhan.
Menanggapi keluhan IPI Pekanbaru ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos, berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Baik memperjuangkan tunjangan, maupun untuk kendaraan operasionalnya.
Politisi Senior ini meminta kepada penilik, untuk bersabar, serta membuat rancangan anggaran yang mereka butuhkan, terutama untuk kendaraan operasional. Sehingga bisa dibahas di DPRD nantinya.
Mengenai tidak responnya Kepala Disdik Pekanbaru Ismardi Ilyas terhadap penilik, Aidil mengaku kecewa.
"Seharusnya, Pak Kadisdik memerhatikan kesejahteraan penilik ini. Apalagi mereka sudah melayangkan surat, harusnya ada respon. Kadis seperti ini patut kita pertanyakan. Susah dijumpai. Kalau saya nilai, Pak Walikota salah menempatkan orang di Disdik. Harus dievaluasi, diganti lah," tegasnya.
