PEKANBARU - Masyarakat Kota Pekanbaru, terutama yang menjadi pelanggan ritel Indomaret dan Alfamart, nampaknya harus urut dada. Ini setelah wakil rakyat di Komisi II DPRD Pekanbaru, merestui pungutan parkir di ritel Indomaret dan Alfamart, tetap dilanjutkan.
Kesepakatan ini terjadi saat digelarnya hearing Komisi II DPRD Pekanbaru, dengan Dishub Pekanbaru, Senin (20/9/2021) di ruang Komisi II. Itu artinya, semakin bertambah lah penderitaan rakyat, di masa pandemi Covid-19 ini.
Seharusnya legislator di Komisi II DPRD pro kepada masyarakat, bukan sebaliknya pro kepada perusahaan, dengan dalih bisa menambah pundi-pundi PAD.
Padahal pernyataan Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah sebelumnya menegaskan, bahwa Dishub harus memikirkan masyarakat yang kini terdampak covid-19, dari pada pemasukan uang, untuk menjalankan programnya.
Lebih ironisnya lagi, semua anggota Komisi II yang hadir dalam hearing tersebut, mendadak setuju dengan program Dishub Pekanbaru, yang memungut parkir di ritel waralaba Indomaret dan Alfamart.
Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Fathullah usai hearing meminta, agar Dishub dan Bapenda untuk mendudukkan kembali persoalan ini.
"Koordinasi lah dahulu, cari jalan terbaik. Jangan ada berselisih antara dua OPD ini," sarannya.
Disebutkan, dari hasil hearing soal protes masyarakat yang biasanya parkir gratis karena pengelola Indomaret dan Alfamart sudah membayar pajak setiap bulannya, meski angkanya kecil Rp 200 ribu perbulan, kini sudah harus membayar jasa layanan parkir, yang disiapkan oleh Dishub Pekanbaru.
"Kalau secara pendapatan daerah, komisi II sangat sepakat dengan langkah yang dilakukan Dishub. Ini jika melihat PAD. Karena disampaikannya, bisa menghasilkan PAD lebih besar dari yang dibayarkan pengelola Indomaret dan Alfamart, sehari bisa menghasilan lebih kurang Rp 400 ribu perhari," tegasnya.
Diakui Fathullah, awalnya kemarin memang dirinya tidak setuju dengan dikelola oleh pihak ketiga. Namun ketika dipaparkan oleh Dishub soal pendapatannya, dirinya mendukung untuk PAD Pekanbaru.
"Harus ada sosialisasi agar masyarakat juga bisa mendukung pemerintah untuk meningkatkan PAD. Ini jika kita bahas PAD-nya. Tapi kalau untuk dibebankan ke masyarakat, Pemko harus bisa memberikan pemahaman lagi," katanya. (Galeri/ADV)
