PEKANBARU - Program Universal Health Coverage (UHC) atau layanan berobat gratis menggunakan KTP Pekanbaru, yang dijalankan Muflihun saat menjabat Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru menjadi perbincangan.
Pasalnya, hal ini mencuat dalam debat publik pertama calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Bahkan salah satu calon mengatakan bahwa program UHC adalah program nasional.
Terkait hal itu, Calon Wakil Walikota Pekanbaru Nomor Urut 1, Ade Hartati mengatakan, memang program tersebut merupakan proi nasional. Namun dalam implementasinya, tidak semua daerah bisa melaksanakan hal itu.
"Mereka yang mengatakan itu tidak memahami tata kelola pemerintahan. Jika tidak mengerti, maka belum layak menjadi calon kepala daerah," ujar Ade, Selasa (19/11/2024).
Menurutnya, keberhasilan UHC di Pekanbaru adalah bukti nyata komitmen Muflihun menghadirkan negara di tengah masyarakat. Ia menegaskan, meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah inisiatif pemerintah pusat, akan tetapi implementasinya di tingkat daerah membutuhkan kebijakan dan komitmen khusus dari pemerintah daerah.
Menurut Ade, keberhasilan program UHC tidak hanya bergantung pada kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Pemerintah pusat memang menyediakan anggaran, tetapi jika pemerintah provinsi tidak peduli, dana itu tidak akan turun. Begitu pula di tingkat kota atau kabupaten," jelasnya.
Dia menyebut, program seperti UHC dapat saja gagal jika prioritas anggaran dialihkan ke proyek lain yang dianggap kurang mendesak. Ade mencontohkan bagaimana fokus pada proyek semenisasi di daerah dapat mengorbankan kebutuhan mendasar masyarakat, bahkan memperburuk masalah seperti banjir.
"Contohnya, ada yang lebih memilih semenisasi. Padahal, semenisasi yang berlebihan justru menjadi salah satu penyebab banjir karena mengurangi area resapan air," sebutnya.
Ade juga menjelaskan, sebelum Muflihun menjabat, banyak masyarakat Pekanbaru yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan gratis. Langkah pertama Muflihun sebagai Pj Walikota adalah memastikan pembayaran iuran BPJS masyarakat melalui APBD Kota Pekanbaru.
"Ketika itu, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk berobat. Itu adalah komitmen nyata Pak Muflihun dalam menjalankan tanggung jawab pemerintah untuk melayani masyarakat," terangnya.
Namun, setelah masa jabatan Muflihun berakhir, sejumlah rumah sakit mulai menolak pasien yang hanya membawa KTP.
"Warga bercerita, saat masa Pak Muflihun, mereka masih bisa berobat di Rumah Sakit Awal Bros dengan menunjukkan KTP. Tapi sekarang, layanan itu mulai dihentikan," katanya.
Dikatakannya, tidak seharusnya rumah sakit yang menolak pasien. Namun, jika pemerintah abai, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat kecil.
Karena itu, Ade juga mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak jelas dan terbukti mampu mengurus rakyatnya.
"Saya sudah mengajak seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, dan cerdik pandai untuk menyampaikan kepada masyarakat. Pada 27 November nanti, pilihlah pemimpin yang telah terbukti dan teruji dalam melayani kita," ajaknya.
Dia yang maju berpasangan dengan Calon Walikota Muflihun berkomitmen, untuk kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi alasan kuat agar mempercayakan masa depan kota ini di tangannya.
"Berpolitiklah dengan cerdas. Pilih pemimpin yang menghadirkan solusi nyata, bukan janji tanpa bukti, dan pandai berkata-kata," ungkapnya.
Dengan komitmen untuk terus memperjuangkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pekanbaru, Ade Hartati meyakini bahwa program UHC adalah bukti nyata dari kepedulian seorang pemimpin yang hadir untuk rakyatnya.