MEDAN, celotehriau.com - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mendorong agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dan diperkuat.
Usulan tersebut disampaikannya dalam Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 di Kota Medan, Kamis (2/7/2026) petang.
Agung meminta agar APEKSI memasukkan rekomendasi keberlanjutan Program MBG ke dalam rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.
"Melalui Rakernas APEKSI ke-18 di Medan ini, kami dari Pekanbaru ingin menambahkan rekomendasi. Salah satunya terkait Program Makan Bergizi Gratis yang perlu terus dilanjutkan," ujar Agung.
Ia menyebut Pemerintah Kota Pekanbaru mendukung penuh program-program nasional yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, MBG telah memberikan manfaat nyata, baik dari sisi peningkatan gizi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi.
"Namun kami memohon sekali di dalam APEKSI ini bagaimana kita merekomendasikan program nasional, yaitu MBG, ini harus tetap dilanjutkan. Karena ini meningkatkan SDM dan perputaran ekonomi," katanya.
Agung menjelaskan, pelaksanaan MBG di Pekanbaru juga telah membuka lapangan pekerjaan baru, terutama bagi kaum perempuan yang sebelumnya belum bekerja. Kondisi itu ikut meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi.
"Jadi kami berharap, salah satu kenaikan PAD di Kota Pekanbaru karena berkurangnya pengangguran. Ibu-ibu yang dulu menganggur, saat ini sudah bekerja. Mereka bisa belanja sendiri karena ada uang gajinya, sehingga juga ada putaran perekonomian," ungkapnya.
Menurut Agung, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam ekosistem Program MBG, maka semakin besar pula dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Karena itu, ia berharap seluruh peserta Rakernas APEKSI mendukung rekomendasi agar program tersebut tetap dilanjutkan oleh pemerintah pusat.
