PEKANBARU - Pengamat Komunikasi Politik sekaligus Dosen Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Assyari Abdullah mengatakan, korupsi yang melibatkan mantan Pj Walikota Pekanbaru, Sekda, hingga Kabag Umum Pemko Pekanbaru mencerminkan betapa korupsi masih mengakar kuat dalam birokrasi di Indonesia.
"Bahkan di tingkat pejabat sementara yang seharusnya menjadi teladan integritas. Ironisnya, posisi ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi," kata Assyari.
Praktik koruptif yang dilakukan oleh RM, kata Assyari, adalah pelecehan dan penghinaan terhadap nilai-nilai tanah Melayu. RM, yang mencari nafkah di Pekanbaru, justru tega memperkosa keuangan pemerintah daerah dengan melakukan korupsi secara sistematis dan berjamaah.
"Tindakan RM dan kawan-kawan semakin memperpanjang daftar hitam OTT KPK di Provinsi Riau. Hal ini memperparah citra Riau, khususnya Pekanbaru, sebagai daerah yang terus bergulat dengan praktik korupsi," katanya.
Kehadiran RM sebagai Pj Walikota yang ditunjuk oleh pemerintah pusat mengindikasikan bahwa jabatan ini tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan. Ini menunjukkan perlunya transparansi lebih dalam proses penunjukan pejabat sementara.
"Kasus OTT ini hanyalah puncak dari gunung es. KPK harus mengusut tuntas dari hulu hingga hilir, termasuk menelusuri kronologi dan proses penunjukan RM oleh Kemendagri," katanya.
"Saya mendesak KPK untuk menangani kasus ini secara transparan, tanpa kompromi. Penegakan hukum harus memberikan efek jera yang nyata agar menjadi pelajaran bagi pejabat lain," katanya lagi.
Lebih jauh ia mengimbau masyarakat melayu untuk aktif mengawasi jalannya persidangan RM dan kawan-kawan. Diharapkan persidangan dilakukan di Pekanbaru agar masyarakat dapat menyaksikan sendiri wajah bejat pemaling uang rakyat.