KUANSING, celotehriau.com - Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) H. Mukhlisin, Fraksi Golkar DPRD Kuansing memberi masukan serius agar kondisi pemerintahan dan keuangan daerah berjalan normal ke depan.
Golkar menyarankan agar Plt Bupati Kuansing Mukhlisin memprioritaskan pembayaran seluruh utang kepada rakyat sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Kalau ingin stabil ke depan, prioritaskan bayar utang piutang," saran Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuansing Mairizaldi, ST kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).
Mulai dari utang kepada rakyat, seperti pembayaran gaji guru MDA, guru tahfiz, gharim masjid, dan petugas kebersihan, serta gaji perangkat desa, gaji dan tunjangan PNS dan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Termasuk juga utang kepada pihak ketiga.
"Ini harus diselesaikan pembayarannya. Tentu tak bisa sekaligus. Harus diangsur. Tak bisa dibiarkan. Karena ini hak rakyat," katanya.
Ia juga menyarankan agar Plt Bupati Kuansing berani merasionalisasi seluruh kegiatan. Jika perlu, disarankan Mairizaldi, daerah harus jeda membangun fisik demi tuntasnya seluruh utang.
"Harus ada sikap berani dari pemerintah. Khusus Plt Bupati dan Plh Sekda. Kalau tidak, daerah akan terjebak terus dengan bertambahnya utang," ujarnya.
Dan belum lagi utang kepada Bank Riau Kepri sebesar Rp50 miliar. Sehingga menurut Mairizaldi, kondisi ini semakin membebani keuangan daerah ke depan.
"Harus ditata. Jangan salah dalam memulai langkah. Karena ini perlu langkah tegas dari pemerintah ke depan," katanya.
Selain itu, Mairizaldi juga mendorong supaya RAPBD Perubahan segera disiapkan dan disampaikan ke DPRD Kuansing. Namun juga Plt Bupati harus menghentikan seluruh kegiatan seremonial sebagai upaya menghemat anggaran.
"Jadi, selain prioritaskan membayar utang kepada rakyat, kami juga mendorong segera lakukan rasionalisasi terhadap kegiatan-kegiatan seremonial. Tidak melelang kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa. Dan segera usulkan perubahan anggaran ke dewan," disarankan Golkar lagi.
Lantas soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Golkar menilai agar ditinjau ulang sumber pendapatan dan realisasinya. Termasuk juga asumsi pendapatan.
"Soal PAD harus realistis dan dihitung betul targetnya. Dan ini harus berpedoman kepada realisasi atau capaian riil PAD 3 tahun terakhir," jelas Mairizaldi.